Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa pemberian akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).
“Pemberian akun Sipol ke Bawaslu itu sudah diatur dalan Rancangan PKPU pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol,” ungkap Idham di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/7).
Baca juga: Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Mendag Zulhas Bagi-Bagi Migor
Saat ini, kata Idham, akun Sipol milik Bawaslu masih dalam proses. “Dalam waktu dekat akan kami sampaikan ke Bawaslu (akses Sipol),” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menerangkan bahwa pihaknya masih menunggu realisasi akses Sipol dari KPU.
Apalagi, kata Lolly, pemberian akun Sipol oleh KPU ke Bawaslu sudah ada dalam PKPU.
“Kita sudah diberi akses Sipol untuk membaca dalam konteks untuk kebutuhan penelitian, pencermatan, terhadap dokumen-dokumen yang diposting, nanti ini kita lihat,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Komisioner KPU Idham Holik mengungkap pihaknya telah mengirimkan surat untuk meminta email resmi untuk Sipol sejak Senin, 11 Juli 2022.
Terpisah, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengaku pihaknya belum membalas surat KPU terkait kebutuhan akses Sipol. Namun, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi. ??"Secara resmi Bawaslu belum bersurat, namun sudah koordinasi informal. Teknis administrasi infonya," ujar Betty.??Betty menjelaskan bahwa komunikasi informal sudah dilakukan dengan pihak KPU. Bahkan, terkait kebutuhan akses Sipol yang dibutuhkan Bawaslu kini sedang berproses. (OL-6)
PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi.
Yuk kenali apa itu sipol? Apa saja manfaatnnya.
dibukanya kembali sistem informasi partai politik (Sipol) dampak dari verifikasi ulang Partai Prima tak menganggu proses tahapan Pemilu 2024.
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
Melaksanakan putusan Bawaslu, KPU menggelar rapat teknis dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk membuka akses Sipol.
KPU dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu dalam sidang putusan Bawaslu atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved