Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA saksi dalam kasus yang menjerat Mardani H Maming tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan, Rabu (13/). Mereka ialah istri pertama Mardani, yakni Erwinda dan istri kedua Noer Fitriani Yoes Rachman.
Ihwal tidak datangnya kedua saksi, menurut Tim Kuasa Hukum Mardani, Denny Indrayana karena pihaknya telah mengirimkann surat ke KPK untuk tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
"Pada intinya kami meminta semua pihak menghormati proses pra peradilan yang sedang berlangsung. Karena itu, tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menunggu proses dan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tegasnya.
Denny, Senior Partner Integrity Law Firm ditunjuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendampingi Mardani, yang juga bendahara PBNU.
Kedua istri Ketua DPD PDIP Kalimatan Selatan ini sedianya akan diperiksa dalam kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, dengan tersangka Mardani H Maming.
Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
"Benar kemarin tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi dugaan TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel. Namun kedua saksi tersebut tidak hadir tanpa ada konfirmasi kepada tim penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis, (14/7).
Dia mengingatkan agar kedua istri Mardani H Maming dapat kooperatif dengan hadir memenuhi panggilan kedua yang akan segera dilayangkan oleh KPK. KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mardani H Maming, pada Kamis (14/7).
Mardani bakal diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu.
Ali memastikan, jika permohonan praperadilan yang dilayangkan Mardani H Maming ke PN Jakarta Selatan tidak akan menghalangi proses penyidikan yang ditangani oleh KPK. (N-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved