Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI pemilihan umum masih sekitar dua tahun lagi, namun berbagai lembaga survei sudah melakukan berbagai survei, terutama untuk para calon presiden dan wakil presiden. Terkini adalah lembaga survei Political Weather Stations (PWS) yang merilis hasil survei terbaru tentang kelayakan para menteri dan pejabat setingkat menteri pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin untuk maju sebagai calon presiden 2024.
Disebutkan ketika PWS menanyakan kepada responden terkait para menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang paling layak maju sebagai capres pada Pemilu 2024, ternyata bagian terbesar publik menyebut nama Prabowo Subianto, diikuti Sandiaga Uno, Moeldoko, Erick Thohir, dan seterusnya.
"Seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh para menteri dan pejabat setingkat menteri berikut ini maka elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (40,5%) leading jauh atas para menteri lainnya. Menyusul di posisi kedua adalah Menparekraf Sandiaga Uno (15,4%), Kepala KSP Moeldoko (10,2%), Menteri BUMN Erick Thohir (8,7%), dan Mensos Tri Risma Harini (7,5%)," ujar Peneliti Senior PWS, Mohammad Tidzi AM dalam keterangan persnya secara daring, Rabu (6/7).
Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga masuk daftar menteri yang layak nyapres pada 2024 nanti, namun elektabilitas mereka tidak begitu signifikan.
Survei PWS dilaksanakan pada 15 sampai 28 Juni di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.
Jumlah sampel sebesar 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Margin of error +/- 2.6 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen penduduk pedesaan dan 40 persen penduduk perkotaan. Penentuan responden dalam setiap KK dilakukan dengan bantuan kish grid. (RO/A-1)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved