Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR bersama pemerintah dan DPD akhirnya menyetujui pembentukan tiga provinsi di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Tengah dan Pegunungan. Tiga provinsi tersebut disetujui dari usulan semula yakni tujuh provinsi yang ingin dimekarkan di Papua.
Ketua Komisi II DPR Ahamd Doli Kurnia mengatakan tiga provinsi yang dimekarkan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan telah dikaji secara cermat. Namun bukan berarti pemekaran di Papua hanya sebatas tiga daerah tersebut melainkan ada dua daerah yakni Papua Barat Daya dan Papua Utara yang dalam waktu dekat akan dimekarkan.
"Tahap pertama kami sepakati tiga provinsi dimekarkan. Kamu lihat satu dua hari ini apakah dimungkinkan dalam waktu dekat akan tambah satu lagi Papua Barat Daya dan Papua Utara. Intinya kita ingin semakin cepat proses kemajuan Papua ini," ujarnya.
Baca juga: 26 Parpol Telah Terdaftar di Sistem Informasi Parpol Pemilu 2022
Dalam rapat mendengarkan keputusan mini fraksi Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD, Selasa (28/6) Ahmad menekankan pemekaran ini menjadi cara penyelesaian masalah di Papua.
Semua proses penyelesaian UU Pembentukan DOB menurutnya bukan hal baru. Dalam prosesnya yang sudah cukup lama DPR sudah menerima aspirasi dari berbagai pihak yang representatif khususnya tokoh adat, agama dan termasuk datang langsung ke Papua.
"Semoga dengan pemekaran ini energi yang kita tuangkan untuk masalah Papua ibisa diselesaikan. Papua jadi bagian yang paling penting dan tidak terpisahkan dari NKRI dan kita ingin mesyarakat di sana maju dan sejahtera. Oleh karena itu jadi komitmen kita semua," tegasnya. (OL-4)
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Kewenangan yang dimiliki daerah harus diimbangi dengan integritas dan keadilan agar tidak menimbulkan penyimpangan maupun ketimpangan pembangunan.
Pemotongan dana transfer ke daerah dalam dua tahun terakhir menimbulkan keresahan luas.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
WARGA Kabupaten Brebes Selatan, melalui Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB), mengancam akan menggeruduk DPRD Jateng, jika tidak segera menggelar rapat Paripurna
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved