Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPR bersama pemerintah dan DPD akhirnya menyetujui pembentukan tiga provinsi di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Tengah dan Pegunungan. Tiga provinsi tersebut disetujui dari usulan semula yakni tujuh provinsi yang ingin dimekarkan di Papua.
Ketua Komisi II DPR Ahamd Doli Kurnia mengatakan tiga provinsi yang dimekarkan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan telah dikaji secara cermat. Namun bukan berarti pemekaran di Papua hanya sebatas tiga daerah tersebut melainkan ada dua daerah yakni Papua Barat Daya dan Papua Utara yang dalam waktu dekat akan dimekarkan.
"Tahap pertama kami sepakati tiga provinsi dimekarkan. Kamu lihat satu dua hari ini apakah dimungkinkan dalam waktu dekat akan tambah satu lagi Papua Barat Daya dan Papua Utara. Intinya kita ingin semakin cepat proses kemajuan Papua ini," ujarnya.
Baca juga: 26 Parpol Telah Terdaftar di Sistem Informasi Parpol Pemilu 2022
Dalam rapat mendengarkan keputusan mini fraksi Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD, Selasa (28/6) Ahmad menekankan pemekaran ini menjadi cara penyelesaian masalah di Papua.
Semua proses penyelesaian UU Pembentukan DOB menurutnya bukan hal baru. Dalam prosesnya yang sudah cukup lama DPR sudah menerima aspirasi dari berbagai pihak yang representatif khususnya tokoh adat, agama dan termasuk datang langsung ke Papua.
"Semoga dengan pemekaran ini energi yang kita tuangkan untuk masalah Papua ibisa diselesaikan. Papua jadi bagian yang paling penting dan tidak terpisahkan dari NKRI dan kita ingin mesyarakat di sana maju dan sejahtera. Oleh karena itu jadi komitmen kita semua," tegasnya. (OL-4)
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Pemda membuka berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah selatan mulai dari perhotelan, rumah makan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta wisata.
Luas wilayah yang akan menjadi DOB Cianjur Selatan di 14 kecamatan itu ditaksir mencapai 231.105,88 hektare.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved