Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
Penekanan itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada 48 Pj kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
"Kami sebagai penjabat diminta harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis. Kami harus netral," ujar Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah selepas pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, presiden juga menginstruksikan seluruh Pj kepala daerah untuk menjalankan program-program dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Kemendagri Didesak Buat Peraturan Teknis Penunjukkan Pj Kepala Daerah
Perencanaan APBD yang terukur, pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk lokal serta percepatan vaksinasi menjadi kewajiban.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kami diminta memastikan semua program di derah berjalan dengan baik, terkait APBD, produk lokal, dan vaksinasi," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memanggil 48 Pj kepala daerah ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Sebanyak 31 orang hadir secara langsung dan sisanya mengikuti acara secara virtual. Mereka diberikan arahan terkait tertib administrasi, manajemen keuangan dan pelaksanaan program ke depan. (Pra/OL-09)
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved