Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
Penekanan itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada 48 Pj kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
"Kami sebagai penjabat diminta harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis. Kami harus netral," ujar Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah selepas pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, presiden juga menginstruksikan seluruh Pj kepala daerah untuk menjalankan program-program dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Kemendagri Didesak Buat Peraturan Teknis Penunjukkan Pj Kepala Daerah
Perencanaan APBD yang terukur, pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk lokal serta percepatan vaksinasi menjadi kewajiban.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kami diminta memastikan semua program di derah berjalan dengan baik, terkait APBD, produk lokal, dan vaksinasi," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memanggil 48 Pj kepala daerah ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Sebanyak 31 orang hadir secara langsung dan sisanya mengikuti acara secara virtual. Mereka diberikan arahan terkait tertib administrasi, manajemen keuangan dan pelaksanaan program ke depan. (Pra/OL-09)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved