Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) untuk memperkuat validasi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung Innovative Government Award (IGA) 2022.
Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
“Kita bersama-sama di sini untuk menindaklanjuti kerja sama yang pernah dilakukan. Kami sangat bergembira karena di sini kami bisa berkolaborasi lebih lanjut dalam rangka validasi inovasi untuk IGA 2022,” kata Kepala BSKDN Eko Prasetyanto.
Eko menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan UI merupakan upaya menjaga objektivitas dalam penilaian kinerja pemda yang bakal dipublikasikan dalam IGA 2022.
Dirinya berharap, pertemuan tersebut menghasilkan kolaborasi dan sinergi yang baik. Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kerap berpesan untuk menjaga marwah IGA dengan mengedepankan objektivitas.
"Sebab itu, dari hulu ke hilir mohon masukan dari Bapak dan Ibu, hingga tidak ada yang namanya permainan (dalam penilaian),” tambahnya.
Baca juga: Kemendagri Bersikukuh Tempatkan Prajurit TNI aktif jadi Penjabat Kepala Daerah
Eko meyakini pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2022 akan berjalan maksimal. Terlebih, selain dengan UI, BSKDN juga akan berkolaborasi dengan pihak lainnya, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lintas kementerian.
“Agar ini (IGA) tidak hanya menjadi milik Kementerian Dalam Negeri saja. Tapi (menjadi kerja) kolaborasi antar-government,” terang Eko.
Merespons hal tersebut, Wakil Rektor IV UI Dedi Priadi menyampaikan terima kasih kepada BSKDN yang telah melibatkan UI dalam proses validasi Indeks Inovasi Daerah. Dirinya berharap, melalui kerja sama tersebut, IGA 2022 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus membantu perbaikan kinerja Pemda.
"Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, UI dapat ikut bersama-sama dengan Kemendagri memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Dedi.
Senada dengan hal itu, Direktur Inovasi dan Science Techno Park (ISTP) UI Ahmad Gamal menyampaikan gelaran IGA 2022 dapat menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda dalam melayani masyarakat. Dirinya optimistis, validasi Indeks Inovasi Daerah 2022 bakal lebih maju dan optimal.
“Ini tahun kedua kita (UI) diminta melakukan validasi. Tahun ini kami akan fokus melihat apakah kebijakan pemerintah daerah, yang walaupun inovasinya sederhana, tapi ber-impact besar untuk masyarakat,” pungkasnya.(OL-5)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved