Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PESTA demokrasi lima tahunan siap digelar pada 2024. Bukan hanya penduduk dalam negeri saja yang akan berpartisipasi. Namun, warga yang berada di luar negeri pun memiliki hak yang sama.
Guna menyiapkan pemenuhan logistik Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyiapkan metode pelaksanaan Pemilu di luar negeri melalui Pos. Pelaksanaan itu dilaksanakan satu bulan lebih awal dari hari pemungutan suara di dalam negeri.
“Sehingga membutuhkan proses produksi dan distribusi logistik Pemilu di luar negeri lebih awal,” kata anggota KPU RI Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Kamis (19/5).
Yulianto menuturkan pihaknya tak ingin kembali kecolongan seperti saat Pemilu 2019. Di mana terjadi permasalahan distribusi, inventarisasi dan pelaporan barang-barang logistik serta arsip Pemilu di luar negeri.
“Karena tidak adanya pegawai Sekretariat Jenderal KPU di kantor Perwakilan RI di luar negeri. Ini menjadi catatan atas audit BPK,” ungkapnya.
Baca juga: Rekapitulasi Pemilu Luar Negeri Digelar Hari ini
Yulianto mengatakan KPU membutuhkan dukungan Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi penempatan pegawai Sekretariat Jenderal KPU setingkat Atase di Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
“Kehadiran perwakilan KPU dibutuhkan selama masa tahapan Pemilu,” pungkasnya.(OL-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Pemerintah terus lakukan negoisasi dengan Vietnam terkiat wilayah tumpang tindih ZEE dan landas kontingen
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Para duta besar disuguhkan kuliner seafood khas Labuan Bajo seperti Ikan Kerapu, Lobster, Cumi, Ikan Kua Asam. Olahan seafood itu berasal dari lapak-lapak UMKM kuliner Kampung Ujung.
KBRI di Beireut telah menetapkan wilayah Lebanon selatan sebagai daerah siaga 1. Sementara, kawasan Beureut dan sekitarnya siaga 2.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mengecam blokade dan perusakan yang dilakukan pemukim Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan Gaza.
Kelompok ekstremis sayap kanan Israel, Senin (13/5), kembali memblokir truk bantuan di persimpangan Tarqumiya dan menghancurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Jalur Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved