NEWSTICKER

Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Punya Kekayaan Rp10,64 M Pada 2017

Candra Yuri Nuralam

12/5/2022 23:41

Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Punya Kekayaan Rp10,64 M Pada 2017 — Paulus Wagerpauw saat dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat(Antara)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Komjen (purn) Paulus Waterpauw sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat. Paulus tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp10,64 miliar.

Angka itu diketahui dalam laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2017 miliknya. Saat itu, Paulus masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara.

Paulus tercatat memilki 20 tanah dan bangunan senilai Rp3,74 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Jayapura, Mimika, Sidoarjo, dan Badung.

Dia tercatat hanya memiliki satu mobil yakni Ford MPV keluaran 2015. Mobil itu seharga Rp495 juta.

Paulus tidak memiliki harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Namun, dia memiliki kas dan setara kas senilai Rp4,5 miliar. Dia juga tercatat memiliki harta lainnya senilai Rp1,9 miliar. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus

Berita Lainnya

Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa 3 Kabupaten di Sulawesi
29/4/2026 22:03
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi
29/4/2026 16:59
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Pemerintah Perkuat Kapasitas Satlinmas lewat Pembinaan Berkelanjutan
29/4/2026 15:28
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
Bebani Rakyat Kecil, DPR Kritik Wacana Denda E-KTP Hilang
23/4/2026 15:50
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Kemendagri Pastikan Nasib PPPK Aman, Anggaran Belanja Pegawai Daerah tetap Terkendali
07/4/2026 14:29
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Kemendagri Sebut Sudah Bentuk 5.315 Desa dan Kelurahan Siaga TB
06/4/2026 16:20
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada, Perludem: Netralitas Harus Terjaga
25/9/2024 16:17
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
PJ Mencalonkan Diri dalam Pilkada, Potensi ASN tidak Netral
15/7/2024 20:55
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Perpanjang Masa Tugas 2 Pj Bupati, Pj Gubernur Jateng: Perhatikan Inflasi, Kemiskinan, dan Pilkada
19/5/2024 13:45
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu Perlu Awasi Gerak-gerik Penjabat saat Pilkada Serentak
07/5/2024 18:26
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
Waspada Penjabat Kepala Daerah Curang, Bawaslu: Bakal Kami Tindak Tegas
07/5/2024 18:00
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tiga Penjabat Kepala Daerah di Jawa Barat Dilantik
20/4/2024 18:54
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.