Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK empat menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut siap bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Adapun keempat pembantu Presiden Joko Widodo tersebut bahkan sudah menyatakan hasratnya untuk berlaga di pesta demokrasi. Salah satunya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Namun disinggung terkait hal tersebut, Airlangga memilih irit bicara. Tanpa tedeng aling-aling, Airlangga justru merespons isu tersebut dengan berdoa, agar dirinya termasuk para menteri yang lain mabrur.
Baca juga: Prabowo Dinilai Solusi Redam Polarisasi Pemilu 2024
"Doanya semoga mabrur," ucap Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (18/4).
Ditanyai lebih lanjut soal kesiapannya maju dalam pertarungan Pilpres 2024, Airlangga hanya memberikan simbol jempol ke atas.
Sebelumnya, empat menteri di Kabinet Indonesia Maju diketahui bakal menyalonkan diri pada pilpres mendatang. Selain Airlangga, menteri lainnya ialah Erick Thohir, Prabowo dan Sandiaga Uno.
Baca juga: AHY Fokus Kembalikan Kejayaan Demokrat di 2024
Keinginan empat pembantu Kepala Negara tersebut dinilai sebagai hal positif dalam pembangunan demokrasi. Calon dari kalangan menteri, termasuk kepala daerah maupun politisi di DPR, bisa segera menyampaikan visi misinya ketika memerintah negara ini jika terpilih.
Publik pun bakal merasa tidak dipaksa untuk memilih ‘kucing dalam karung’, karena sejumlah calon sudah menawarkan program. Namun di sisi lain, sejumlah politisi meminta agar keempat menteri yang ingin maju dalam pilpres, segera mengundurkan diri dari jabatannya.(OL-11)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved