Pengamat: Soal Penundaan Pemilu Jokowi Harus Tegas Nyatakan Tidak

BELAKANGAN ini wacana penundaan pemilu mulai makin kencang dihembuskan oleh elit parpol. Bahkan hampir semua partai koalisi mulai mendengungkan wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi kecuali Gerindra yang belum bersuara. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang secara impisit tidak setuju dan meminta untuk diabaikan saja.

"Wacana penundaan pemilu ini sangat mengada-ada dan sebenarnya merupakan bagian dari bagaimana memuaskan libido politik Jokowi, atau paling tepatnya orang-orang di inner circle-nya," ujar Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamied, dalam keterangannya, Selasa (1/3)

Menurut Cak Hamied, demikian sapaannya, banyak orang di inner circle Jokowi yang tak mau kehilangan kekuasaan, yang sudah terlalu nyaman selama ini. Apalagi dengan melihat melihat “koalisi gajah” pemerintah yang menguasai Senayan, tentu akan sangat mudah untuk mengamandemen UUD 45 yang merintanginya.

"Jadi opsinya memang dari awal dibuat dua; perpanjang 3 periode atau 2 periode tapi masa jabatannya di ekstend sampai 2027. Target utama adalah bagaimana Jokowi bisa menjabat 3 periode, jika tidak bisa ya 2 periode tapi di extend dari 2024 ke 2027," ungkap cak Hamied.

Tapi persoalannya, menurut Cak Hamied, jika perpanjangan jabatan ini dibiarkan maka ini akan menjadi preseden buruk. Karena sebagai bangsa dengan telanjang  mempertontonkan tentang bagaimana syahwat berkuasa bisa mengubah apapun seenaknya aja. Dan tentu hal ini juga mencederai semangat dan cita-cita reformasi yang telah berdarah-darah kita perjuangkan bersama.

"Jadi hemat saya, Pak Jokowi harus dengan tegas dan legowo untuk mendeclair bahwa jabatannya cukup sampai 2024, demi bangsa dan negara," ujar Cak Hamied. (OL-13)

Baca Juga: KPU : Tidak Pernah Ada Pembicaraan Resmi Penundaan Pemilu