DPR Kecam Pengepungan oleh Polisi Terhadap Warga Wadas

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengecam insiden penyerbuan oleh oknum aparat kepolisian bersenjata lengkap terhadap warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
 
"Prihatin dan harus ada solusi. Musyawarah," kata Gus Muhaimin seperti dikutip dari akun Twitter resminya di Jakarta, hari ini.
 
Dikatakan pula bahwa setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak tanpa harus melakukan penyerbuan, apalagi penangkapan terhadap rakyat.
 
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu pun menentang cara-cara represif oleh aparat terkait dengan pembebasan lahan di kawasan Wadas.

Muhaimin mendorong para pengambil kebijakan, pemerintah dan aparat keamanan setempat mencari jalan keluar yang lebih manusiawi.

Baca juga: Satu Korban Kecelakaan Mobil Sedan Terbakar dari Kepolisian

Ia juga meminta masyarakat agar mau menempuh jalur dialogis sehingga kedua belah pihak sama-sama untung.
 
"Kekerasan seperti di Wadas harus dihindari. Apa pun alasan yang digunakan aparat, tindakan represif tidak bisa dibenarkan. Harus ada pihak penengah (mediator) agar peristiwa semacam ini tidak terjadi," kata Muhaimin.
 
Insiden penyerbuan aparat kepolisian tersebut dalam rangka pembebasan dan pengukuran lahan penambangan material andesit untuk Bendungan Bener.
 
Pembebasan lahan mendapat penolakan dari warga. Konon mereka menganggap lahan itu adalah sumber kehidupan. Apabila ditambang, berarti sama dengan menghilangkan penghidupan warga Wadas.
 
Perjuangan warga Wadas mempertahankan tanahnya dari rencana tambang ini telah beberapa tahun belakangan. Hingga akhirnya terjadi bentrok antara polisi dan warga pada hari Selasa.
 
Polda Jawa Tengah juga telah membenarkan bahwa polisi mengamankan sekitar 23 orang atas dugaan anarkis. Mereka langsung digelandang ke Polsek Bener untuk dilakukan interogasi.(Ant/OL-4)