Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut menantang semua fraksi di DPR RI, khususnya di Badan Legislasi (Baleg) untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tahun ini. Pasalnya sudah sangat banyak perkara dan korban kekerasan seksual yang harus segera diakhiri dengan regulasi ini.
"Paling menyedihkan ketika kita melihat bahwa Indonesia lebih sering fokus mengoalkan UU yang menguntungkan pemerintah, masayarakat dan sektor bisnis secara ekonomi. Ketika kita menyuarakan UU yang menguntungkan masayarakat namun minim dari sisi keuntungan ekonomi tidak banyak yang tertarik untuk membahasnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (18/1).
Politisi Partai NasDem ini mengajak seluruh anggota DPR untuk menunjukkan kepedulian terhadap penyintas tindak pidana kekerasan seksual. Tanpa adanya pencegahan dan payung hukum yang kuat maka perkara yang memilukan ini akan semakin merajalela.
"Maka RUU TPKS harus segera dituntaskan menjadi UU," terangnya.
Ia menilai masyarakat tidak perlu memikirkan perubahan di negeri ini ketika para wakilnya mengabaikan nasib RUU TPKS. "Padahal jumlah kasusnya dapat lebih banyak dari kasus yang lain," jelasnya.
Sejauh ini hanya Fraksi NasDem yang ngotot memperjuangkan RUU ini sementara fraksi lain malah mengeluarkan suara yang berlawanan. "Jelas fakta ini menunjukkan hanya Fraksi NasDem yang peduli pada kelompok rentan, penyintas dan masyarakat yang mengharapkan adanya payung hukum bernama UU TPKS. Jadi sangat miris melihat sikap politik di DPR padahal di luar sana banyak korban kekerasan seksual yang menantikan payung hukum untuk mendapatkan keadilan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: PDIP Undang Erick Thohir Ke Sekolah Partai, Bicara Soal Pilpres 2024?
Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum.
Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir
Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.
Jelang dua tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemerintah belum juga mengesahkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut
7 peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disiapkan, lima diantaranya telah masuk harmonisasi.
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved