Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JAKSA Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memastikan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero), yang diusut pihaknya terjadi saat perusahaan tersebut dipimpin Emirsyah Satar.
Menurut Febrie, dalam waktu dekat, ia akan mengadakan gelar perkara atau ekspose besar.
"Minggu depan maju ke ekspose besar di saya khusus Garuda. Yang jelas usul naik penyidikan, tapi kita bahas dulu nanti, kita lihat nanti," katanya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (11/1) malam.
Baca juga: Garuda Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat ATR 72-600
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir bertandang ke Kejagung untuk bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, Erick menyerahkan data dan laporan audit investigasi BPKP terkait pengadaan sewa pesawat ATR 72-600.
Febrie masih enggan mengungkap kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Selain karena masih dalam penyelidikan, hasil audit BPKP yang diserahkan oleh Erick juga perlu disinkronisasikan oleh jaksa penyelidik.
"(Kerugian negara) Masih dibahas. Selain itu kan di sini juga ada penyelidikan. Temuan BPKP lagi disinkronkan dengan teman-teman (jaksa)," tandasnya.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan korupsi di Garuda terjadi karena mark up penyewaan pesawat yang didasarkan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014.
Setidaknya, Garuda melakukan pengadaan 50 unit pesawat ATR 72-600 yang terdiri dari pembelian 5 unit pesawat dan penyewaan 45 unit pesawat. Selain itu, Garuda juga menyewa 12 unit dan membeli enam unit pesawat CRJ 1000. (OL-1)
Kerja sama ini akan menjadikan Garuda Indonesia sebagai official carrier yang mendukung aksesibilitas transportasi udara menuju Nusantara.
AirAsia dan Garuda minta penetapan tarif batas atas dan bawah dikaji ulang
Penerbangan Garuda Indonesia yang memulangkan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 31 Embarkasi Makassar (UPG 31) dari Tanah Suci mengalami penundaan alias delay hingga 39 jam.
Dengan kejadian ini, Kementerian Agama akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Garuda Indonesia pada penerbangan jemaah haji di tahun mendatang.
Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan siap mengirimkan pesawat pengganti menyusul peristiwa Return to Base (RTB) pada penerbangan GA-6239 rute Solo-Jeddah
JEMAAH haji kloter 5 dari Debarkasi Makassar tiba dari Arab Saudi Kamis (27/6), menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 1204.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved