Dukung Percepatan Pengesahan RUU TPKS, Komnas Perempuan Minta Fokus Pada Kepentingan Korban 

Sudah Lewat 2 Tahun, Presiden Diminta Segera Sahkan Aturan Turunan UU TPKS

Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.

Anies Janji Tak Akan biarkan Pemerkosa Melenggang Tanpa Dihukum

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum. 

Pengesahan 7 Regulasi Pelaksana UU TPKS Kian Mendesak

Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir

Darurat Kekersan Seksual, Seluruh Korporasi Wajib Membentuk Satgas PPKS

Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.

Publik Tagih Janji Pemerintah Soal Aturan Pelaksanaan UU TPKS

Jelang dua tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemerintah belum juga mengesahkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut

Regulasi Turunan UU TPKS Diperkirakan Rampung pada Akhir Tahun

7 peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disiapkan, lima diantaranya telah masuk harmonisasi.

Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur Cederai Keadilan, Komnas Perempuan Dukung Kasasi

Komnas Perempuan menilai putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan.

Agar Efektif, Pemantauan dan Penanganan Kekerasan Seksual Harus Libatkan Masyarakat Sipil

Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.

APH Berspektif Gender Dibutuhkan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

APARAT penegak hukum (APH) yang memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban, sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak

Ketua KPU Terbukti Berbuat Asusila, Komnas Perempuan Minta Kuatkan SOP PPKS di Pelaksanaan Pemilu

MENINDAKLANJUTI putusan dari DKPP, Komnas Perempuan meminta agar ada perbaikan serta penguatan dari sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di pelaksanaan pemilu.

DKPP Soroti Relasi Kuasa Antara Hubungan Hasyim dan CAT

DKPP menyoroti secara khusus isu relasi kuasa yang digunakan Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU dalam rangka mendekati perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda, berisinial CAT.

Kasus Asusila Ketua KPU, Komnas Perempuan Dorong Implementasi UU TPKS

Komnas Perempuan menanggapi pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan DKPP untuk memecat Hasyim.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting