Dukung Percepatan Pengesahan RUU TPKS, Komnas Perempuan Minta Fokus Pada Kepentingan Korban 

Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung

KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat

Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.

Sudah Lewat 2 Tahun, Presiden Diminta Segera Sahkan Aturan Turunan UU TPKS

Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.

Anies Janji Tak Akan biarkan Pemerkosa Melenggang Tanpa Dihukum

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum. 

Pengesahan 7 Regulasi Pelaksana UU TPKS Kian Mendesak

Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir

Darurat Kekersan Seksual, Seluruh Korporasi Wajib Membentuk Satgas PPKS

Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.

Komnas Perempuan: UU PPRT Tonggak Sejarah Pemenuhan Hak PRT

Komnas Perempuan sebut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak sejarah pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan pekerja domestik setelah penantian 22 tahun.

Komnas Perempuan Prihatin atas Putusan PTUN Jakarta Terkait Penyangkalan Pemerkosaan Mei 1998

Komnas Perempuan menyesalkan putusan pengadilan karena mereka melihat adanya kegamangan penyelenggara negara.

UU PPRT Jadi Tonggak Kemerdekaan Pekerja Rumah Tangga

Komnas Perempuan mengapresiasi kerja panjang Pekerja Rumah Tangga (PRT), Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), akademisi, tokoh-tokoh perempuan yang gigih mendorong upaya perlindungan PRT.

Komnas Perempuan: Bangun Paradigma Baru, Junjung Penghormatan Pekerja Rumah Tangga

Adanya perjanjian kerja yang memuat dengan jelas tugas, hak, kewajiban, serta syarat kerja, dari PRT maupun pemberi kerja. 

Komnas Perempuan Desak Kasus FH UI ke Ranah Hukum

Komnas Perempuan mendesak kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau kasus FH UI diproses hukum.

Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di FH UI Tak Bisa Diselesaikan Secara Internal

Dalam regulasi tersebut, pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5, sementara kekerasan berbasis elektronik tercantum dalam Pasal 14.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia