Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MOMENTUM Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang berlangsung pada 23-25 Desember ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dilakukan muhasabah (interospeksi, evaluasi, dan pembenahan) di dalam tubuh organisasi PBNU.
"Nahdlatul Ulama memerlukan banyak terobosan dalam bidang pendidikan dan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan jaman yang berubah dengan cepat. Sebab, hingga saat ini bidang-bidang tersebut di kalangan NU masih tertinggal," ujar Ketua GP Ansor, Rahmat Hidayat Pulungan, Selasa (21/12).
Rahmat pun menerangkan sejumlah kekurangan dalam bidang pendidikan di NU. Berdasarkan hasil riset yang dilakukannya, NU memiliki 7.462 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMK dan SMA. Namun di antara sekolah tersebut tidak ada satu pun yang memiliki peringkat 100 besar. Selain itu, NU juga memiliki 44 kampus yang berdiri di bawah naungan NU. Namun, nasibnya sama, tidak ada yang masuk peringkat 100 besar.
"Untuk kampus yang terkreditasi A pun hanya satu, dan itu-itu saja, yakni Universitas Islam Malang (Unisma)," kata Rahmat.
Dalam bidang kesehatan juga NU masih mengalami ketertinggalan. Dia menyebutkan, NU memiliki sekitar 43 rumah sakit, namun tidak memiliki fasilitas dan layanan kesehatan yang lengkap.
"Rumah sakit di bawah naungan NU memang sebanyak 43 unit. Namun, tidak termasuk rumah sakit fasilitas dan layanan kesehatan lengkap," katanya.
Sedangkan dalam hal sumber daya manusia (SDM), menurutnya cendekiawan yang dilahirkan dari kalangan NU hanya itu-itu saja, tidak beregenerasi. Dengan demikian kualitas pendidikan, kesehatan dan SDM yang kurang, berdampak pada kesejahteraan warga Nahdliyin.
Dia menyebutkan, mayoritas muslim Indonesia yang berada dalam kemiskin merupakan warga NU. Sementara di sisi lain sebanyak 59,7% orang muslim kelas menengah dekat dengan NU.
"Oleh karena itu, tranformasi organisasi itu penting untuk mengubah warga NU agar lebih baik dalam segala bidang. NU perlu berbenah total," tegasnya.
Dalam Muktamar ke 34 ini, NU harus membuat Rencana Induk Jangka Panjang Organisasi (RIJPO) untuk 5-10 tahun ke depan. Blueprint ini akan jadi pedoman untuk semua yang terlibat dalam organisasi
"Mandat kita pendidikan dan dakwah. Kita harus fokus di masalah utama, bukan masalah turunannya. Kita harus buat semacam Rencana Induk Jangka Panjang Organisasi (RIJPO) untuk 5-10 tahun ke depan. Blueprint ini akan jadi pedoman untuk semua yang terlibat dalam organisasi dari atas sampai bawah," ucapnya.
Selain itu NU juga harus siap dalam menghadapi masyarakat baru. Organisasi Islam Nadlatul Ulama membutuhkan pemimpin visioner di dalam masyarakat yang sudah memasuki era virtual.
"Ruang-ruang digital tersebut seharusnya menjadi ranah strategis bagi NU untuk berdakwah menebarkan Islam Rahmatan Lilalamin (Rahmat untuk semesta alam). Sayangnya ruang-ruang itu belum dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para tokoh dan pengurus NU," tutupnya. (OL-13)
Baca Juga: Airlangga Pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Muktamar NU ke-34
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul ulama (NU) cukup menggembirakan dan menyenangkan bagi pemerintah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
Kepengurusan PPP pastikan baru akan memulai muktamar di 2025
Beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan.
PPP didesak untuk segera gelar muktamar buntut gagal ke DPR
Dalam Rapimnas kali ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran PPP se-Indonesia masih terus kompak di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono usai Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved