Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan posisinya terkait pencopotan dirinya sebagai pucuk pimpinan organisasi. Gus Yahya menyatakan kesediaannya untuk diganti, namun mensyaratkan proses tersebut harus ditempuh melalui mekanisme Muktamar, sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU.
"Sekali lagi saya tegaskan, kalau soal mau ganti saya, mari gantilah saya tapi melalui mekanisme yang sesuai dengan tatanan. Itu saja," ujar Gus Yahya di Jakarta, Rabu (3/12).
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
"Karena yang paling penting dalam organisasi itu adalah tatanan. Kalau kita biarkan hal seperti ini terjadi, kita biarkan lolos, saya katakan mungkin saya jadi orang pertama dalam sejarah peradaban umat manusia Ketua Umum Mandataris diberhentikan begitu saja di tengah jalan tanpa Muktamar, tanpa forum permusyawaratan tertinggi," tegasnya.
Terkait desakan untuk segera mengadakan Muktamar sebagai solusi konflik, Gus Yahya menekankan perlunya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
"Pokoknya mari kita bersama-sama dulu, mari bikin Muktamar bersama, itu saja dulu. Kalau enggak mau bersama, ya kapan bisa Muktamar," katanya.
Ia menjelaskan bahwa Muktamar harus diselenggarakan secara bersama-sama antara Syuriah dan Tanfidziyah. "Karena Muktamar itu harus bersama, enggak boleh sendiri-sendiri, enggak bisa Ketua Umum bikin Muktamar sendiri, Rais Aam sendiri, enggak bisa. Harus bareng, mari bareng saja," pungkas Gus Yahya.
Diketahui, konflik tengah melanda internal PBNU. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut Miftachul, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum. Hasil keputusan rapat harian Syuriyah menyebut alasan pencopotan Gus Yahya, yakni terlibat jaringan Zionis dan soal tata kelolah keuangan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran. (Faj/P-3)
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
PBNU usulkan pendekatan proporsional terkait wacana pelarangan vape. Fokus pada edukasi dan pengawasan distribusi untuk cegah penyalahgunaan narkotika.
Gus Fahrur memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan narkoba.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved