Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA PWNU Banten Bunyamin menyatakan akan taat dan patuh pada arahan para kiai sepuh yang telah memberikan masukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pelaksanaan Muktamar ke-34 di Lampung yang rencananya dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021 diundur Januari tahun depan.
Di samping alasan situasi yang masih pandemi covid-1, pengunduran muktamar akan membuat persiapan bisa lebih maksimal. "Saya dapat info dari panitia di Lampung bahwa pembangunan aula belum selesai jika muktamar dimajukan, daripada terlalu beresiko lebih baik dimundurkan saja muktamarnya," ujar Bunyamin, Jumat (26/11).
Terkait keinganan pihak yang ingin muktamar dimajukan, Bunyamin mengajak untuk berpikir jernih dan rasional demi kepentingan umat.
"Saya mengajak bagi yang ingin muktamar dimajukan untuk berpikir dengan jernih dan rasional demi kepentingan umat," ujar Bunyamin.
Walaupun disndur, lanjut Bunyamin, secara organisasi PBNU masih tetap berjalan dengan baik dan roda kerja tetap berputar. Bahkan, Ketua Umum PBNU Said Aqil masih bertandang ke daerah guna menghadiri undangan Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). "Saya melihat Abuya Kyai Said masih keliling ke daerah-daerah menghadiri undangan pengurus PCNU dan PWNU, dan secara organisasi juga masih berjalan dengan baik walaupun muktamr di undur," ujar Bunyamin.
Bunyamin mengimbau kepada para pengurus PCNU dan PWNU untuk ikut menjaga kondusifitas NU dari pihak-pihak yang ingin membuat gaduh. "Apalagi kiai sepuh sudah turun gunung. Siapapun yang jadi Ketua Umum PBNU kita doakan semoga tetap solid menjaga keutuhan NU. Agar NU tetap besar dan bisa menjaga NKRI ini bahkan dunia serta akhirat," pungkasnya.
Sembilan kiai sepuh mengusulkan Muktamar Ke-34 NU diundur pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Ke-39 NU. Usulan tersebut merupakan hasil kesepakatan sembilan kiai sepuh yang bertemu di Jakarta, Rabu (24/11).
Hadir dalam pertemuan itu K.H. Farid Wadjdy dari Kaltim, K.H. Abdul Kadir Makarim (NTT), K.H. Bun Bunyamin (Jabar), K.H. Muhshin Abdillah (Lampung), K.H. Anwar Manshur (Jatim), K.H. Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), K.H. Kharis Shodaqoh (Jateng), Buya Bagindo Leter (Sumbar), dan K.H. Manarul Hidayat (Jakarta).
"Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal. Oleh karena itu, idealnya Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah Ke-96 NU," demikian bunyi salah satu kesepakatan tersebut.
Para kiai sepuh juga berharap agar Muktamar Ke-34 NU dapat berlangsung secara kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan, termasuk mengedepankan suasana teduh, aman, damai, dan harmonis. Hingga saat ini PBNU belum memutuskan untuk memajukan atau memundurkan Muktamar NU dari jadwal semula. (Ant/OL-8)
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
PBNU usulkan pendekatan proporsional terkait wacana pelarangan vape. Fokus pada edukasi dan pengawasan distribusi untuk cegah penyalahgunaan narkotika.
Gus Fahrur memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan narkoba.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Menurutnya ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved