Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pada Masa Persidangan ke II ini akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Selain itu, fungsi pengawasan DPR melalui AKD juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan dan pelaksanaan Undang-Undang (UU).
“Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian rakyat di antaranya; kasus pinjaman online ilegal; rencana kenaikan Upah Minimum 2022; penanganan pandemi Covid-19; kebijakan penerapan PCR; antisipasi bencana alam, hingga rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia,” kata Puan saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Disampaikan Puan, DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat.
“DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat. Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” kata Puan.
Sementara dalam menjaga komitmen menjalankan peran diplomasi parlemen pada masa sidang ini DPR RI akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti beberapa pertemuan kerja sama antarparlemen.
Pertemuan itu di antaranya; The 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 26) di Glasgow pada 7 November, The 143rd Assembly of the IPU di Madrid, Spanyol pada 26-30 November, dan The 29th Annual Meeting of the APPF di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember.
“Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat bertukar pandangan dengan berbagai pemangku kepentingan demi penguatan peran diplomasi DPR RI, delegasi juga akan terus aktif melaksanakan kegiatan BKSAP Day dan menghadiri berbagai webinar,” jelas politikus PDI-Perjuangan itu. (RO/OL-09)
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
Forpi Kota Yogyakarta mengingatkan semua pihak, terutama satuan pendidikan di wilayah tersebut, untuk mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan tidak ada urgensinya Komisioner KPU plesiran ke luar negeri.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved