Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA mengubah persepsi lembaga legislatif agar menjadi lebih baik harus dilakukan dari dalam. Karena itu perlu anggota lembaga legislatif yang memiliki kompetensi dan hati nurani.
"Perlu partisipasi aktif orang-orang muda yang memiliki kompetensi dan hati nurani untuk mempersiapkan diri masuk ke lembaga legislatif dalam rangka memperbaiki citra lembaga tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat menjadi narasumber dalam Training Legislative bertema Membangun Legislator Muda yang Berkualitas dan Berintegritas secara daring di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan, Bandung, Jawa Barat, Minggu (31/10). Hadir pada kesempatan itu Saan Mustopa (Wakil Ketua Komisi II DPR), Aan Andi Purnama (Anggota Komisi A dan Badan Anggaran DPRD kota Bandung), Panusunan Siregar (Koordinator Pusat Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia/ FL2MI), serta civitas academica Poltekkes Bandung.
Diakui Lestari, persepsi publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif saat ini masih di bawah titik nadir. Tugas kita bersama, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk terus berupaya meningkatkan citra lembaga legislatif lewat peningkatan realisasi tugas dan fungsi lembaga yang berisi para wakil rakyat itu.
Menurut Rerie, lembaga legislatif harus mampu menyerap berbagai aspirasi publik untuk kemudian berupaya untuk merealisasikannya lewat tugas dan fungsi yang diamanatkan konstitusi. Untuk menyerap dan mendorong aspirasi masyarakat itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, DPR dan DPRD harus diisi dengan para wakil rakyat yang memiliki kompetensi dan hati nurani.
Agar lembaga legislatif di masa depan bisa diisi oleh para wakil rakyat yang memiliki kompetensi, Rerie berharap generasi muda bisa memahami proses-proses legislatif dalam tata kelola bernegara sejak dini. Berbagai upaya meningkatkan literasi para generasi muda terkait proses legislatif sangat diharapkan, sebagai upaya mengakselerasi perbaikan kinerja lembaga legislatif di masa datang.
Baca juga: Pengaruh Jokowi Bisa Menentukan Konstelasi Pemilu 2024
Pada kesempatan itu Wakli Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dirinya sebagai anggota legislatif. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, jelas Saan, reputasi ialah hal yang sangat berharga bagi para politisi. Karena di dalam reputasi itu, ujarnya, juga terkandung integritas, faktor yang wajib dimiliki sebagai legislator. (OL-14)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved