Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM persiapan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah melakukan konsiyering membahas grand desain pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan serentak 2024, Minggu (3/10). Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan KPU masih konsisten dengan jadwal pelaksanaan pemilu yang diusulkan yakni 21 Februari 2024.
"Belum selesai konsinyeringnya. KPU masih konsisten, dengan menjelaskan beberapa alasan bahwa 21 Februari 2024 adalah pilihan terbaik," ujar Pramomo melalui pesan singkat.
Baca juga : Selain Baleg. Komisi I DPR juga Berencana Kunker ke Amerika
Senada, pimpinan Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa menyampaikan kesepakatan terkait hari pelaksaan pemungutan suara untuk pemilu belum dicapai. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengusulkan agar pemilu digelar 15 Mei 2024. Hal itu disampaikan seusai Menkopolhukam menghadiri rapat di istana negara, Senin (27/9). Adapun pertimbangan itu, menurut Mahfud seusai didasarkan pada alasan efisiensi.
Pemerintah ingin masa kampanye dengan hari pencoblosan suara lebih singkat, sehingga rentan waktu antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama. (OL-2)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved