Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meningkatkan eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat.
Salah satu lembaga tinggi negara itu harus mampu merespons setiap hal yang dibutuhkan dan menjadi keinginan publik. Terlebih, di dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang.
"Situasi extraordinary ini mengharuskan sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita, bekerja secara responsif dan adaptif dan fleksibel tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balances dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Jokowi dalam peringatan hari ulang tahun ke-17 DPD RI, Jumat (1/10).
Kepala negara mendorong DPD RI untuk melakukan terobosan, mengembangkan cara kerja yang inovatif dan ikut mendorong pemerintahan daerah untuk bertransformasi, bekerja dengan cara-cara baru.
Baca juga: Mayoritas Masyarakat Tidak Termakan Isu Kebangkitan PKI
"Harapan masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu DPD harus mampu memberi pelayanan inklusif untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," lanjut mantan wali kota Solo itu.
Tiap-tiap perwakilan daerah harus bisa membantu masyarakat membangun wilayah setempat sehingga kehidupan ysng dijalankan menjadi lebih sejahtera.
"Tidak boleh ada yang tertinggal tanpa terkecuali, termasuk daerah terluar sekalipun. Semua memiliki kesetaraan dalam memiliki pelayanan dari negara, mendapat akses pendidikan kesehatan dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak," tandasnya.(OL-4)
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved