Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RAIS Aam Pengurus Besar Naldlatul Ulama KH. Miftahul Ahkyar berharap para Pengurus Wilayah Naldlatul Ulama merelakan keputusan mengenai pelaksanaan Muktamar NU dilakukan oleh Pengurus Besar NU.
"Manakala nanti kondisi belum memungkinkan karena ada perkembangan terkait pandemi covid-19 yang membahayakan keselamatan bersama maka kami minta keikhlasan dari para pengurus wilayah NU untuk menyerahkan putusan terkait penyelenggaraan Muktamar kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan tumakninah nawaitu (dengan niat) berkhidmat (kepada) Allah," ujar Miftahul Ahkyar saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta, hari ini.
Munurutnya, penyelenggaraan munas dan konbes NU sebagai bagian dari upaya untuk membuat keputusan tentang jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke 34 dan sekaligus sebagai media bagi seluruh pengurus wilayah NU yang memiliki hak untuk mengikuti pelaksanaan Munas dan konbes ini untuk menyampaikan aspirasi mengenai pelaksanaan Muktamar.
Baca juga: Munas Alim Ulama NU Bahas Criptocurrency Hingga UU Penodaan Agama
"Karena sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga/anggaran dasar lama yang memiliki hak menentukan keputusan dalam pelaksanaan Muktamar NU adalah pengurus wilayah," ujarnya.
Bahkan sejumlah PWNU telah menyampaikan sapirasi yang sesuai amanah yang tertuang di dalam anggaran dasar pasal 14 dan anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 57 dan 58. Yang pada intinya, aspirasi tersebut dan pertimbangan conditional maupun syarat, meminta pertama dilaksanakan tahun 2021 ini selambat-lambatnya pada Desember 2021. (OL-4)
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji kemungkinan untuk dapat menerima izin usaha pertambangan (IUP). Khususnya ihwal status MUI apakah masuk kategori ormas keagamaan.
BANGSA Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya Bapak Hamzah Haz seorang pemimpin muslim yang salih, santun, istikamah (konsisten), dan teguh dalam pendirian.
Surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul ulama (NU) cukup menggembirakan dan menyenangkan bagi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved