Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo ingin Pemilu 2024 dilaksanakan pada April. Kepala negara pun akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.
Keinginan orang nomor satu Indonesia itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Said Salahudin setelah bertemu presiden di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).
"Presiden sepakat dengan PKP bahwa pemilu tetap diselenggarakan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri utntuk membicarakan mengenai hal tersebut," ujar Said kepada wartawan.
Baca juga: Soal Sanksi PDIP Terkait Pencapresan, Ganjar: Saya Ngurusin Covid
Said mengaku pihaknya diundang ke Istana untuk membahas kehadiran presiden pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional PKP pada 24 September mendatang.
"Beliau sudah mengonfirmasi hadir," tuturnya.
Sebagai partai pendukung nonparlemen, Said merasa PKP betul-betul diperhatikan dan dihargai sekali oleh kepala negara.
Dalam satu bulan terakhir, Jokowi sudah dua kali bertemu dengan pengurus partai yang dipimpin Yussuf Solichien itu.
Sebab, di antara kesibukan yang begitu padat, Presiden masih mau meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami sampai dua kali dalam satu bulan ini.
"Pertemuan di acara pelantikan nanti akan menjadi yang ketiga selama September. Ini sebuah kehormatan bagi PKP. Ini membuat kami semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah," jelasnya.
Dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun, pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal Said Salahudin, Wakil Ketua Umum Aslizar Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta. (OL-1)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved