Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengapresiasi dimulainya pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, yang sudah diresmikan Presiden Jokowi.
Puan berharap pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Hilirisasi industri baterai kendaraan listrik ini patut diapresiasi, sehingga kita bisa merasakan nilai tambah yang berlipat ganda ketimbang mengekspor komoditas bahan mentah kita ke luar negeri. Nilai tambah ini juga harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Puan di Jakarta, Kamis (16/9)
Manfaat tersebut harus bisa dirasakan rakyat, baik lewat penyerapan tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, maupun harga kendaraan listrik berbasis baterai yang terjangkau oleh masyarakat luas.
“Industri baterai ini menggunakan nikel, sumber daya alam yang banyak terkandung di bumi Indonesia, sehingga pemanfaatannya juga harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Pabrik baterai bukan hanya menjadi babak baru perkembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri tetapi juga menjadi momentum untuk pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
Pembangunan pabrik baterai mobil listrik di tengah situasi pandemi ini menjadi momentum untuk terus mengembangkan green economy, demi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi juga memerhatikan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.
Selain baterai dia berharap pemerintah terus mendorong agar komponen-komponen lain kendaraan listrik bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga harga jual kendaraan listrik bisa terjangkau dan penyerapan tenaga kerja dalam negeri bisa semakin maksimal.
“Semakin banyak komponen kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri, semakin banyak manfaat yang dirasakan rakyat,” ucapnya.
Selain itu, Puan berharap, pemerintah juga agar terus membangun infrastruktur pendukung bagi industri kendaraan listrik, dan juga menarik minat masyarakat untuk beralih ke alat transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Harus terus disosialisasikan ke masyarakat luas bahwa kendaraan listrik lebih hemat dan ramah lingkungan, ketimbang bahan bakar minyak,” tukasnya. (Sru/OL-09)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved