Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HAKIM ketua yang memeriksa sidang rasuah bantuan sosial sembako terkait covid-19 di Jabodetabek, Muhammad Damis, mececar saksi Matheus Joko Santoso terkait aliran uang ke anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi. Dalam sidang tersebut, duduk sebagai terdakwa adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Mulanya, Joko menyebut jika realisasi fee komitmen maupun fee operasional yang berhasil ditarik dari para vendor mencapai Rp19,132 miliar. Uang tersebut dikumpulkan selama April sampai Juni 2020.
Sebesar Rp14,014 miliar merupakan fee komitmen atau fee setoran, yang dikutip Rp10 ribu per paket. Sedangkan sisanya, Rp5,117 miliar merupakan fee operasional yang dikutip dari para vendor sebesar Rp1.000 per paket.
"Apakah ada yang saudara diberikan ke Achsanul Qosasi?" tanya Damis di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/6).
"Ada, Yang Mulia," jawab Joko.
Joko menjelaskan dirinya memberikan uang sebesar Rp1 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat kepada Achsanul. Uang itu diserahkan melalui 'orangnya' Achsanul bernama Yonda pada Juli 2020.
Baca juga: Penunjukan Vendor Bansos Dievaluasi, Libatkan Dua Politisi PDI-P
Lebih lanjut, Joko mengatakan uang yang diberikan ke Achsanul berasal dari fee operasional. Ia mengaku menyerahkan uang tersebut atas perintah Adi Wahyono yang saat itu menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kemensos.
Selain ke Achsanul, Joko juga mengungkapkan penyerahan uang ke pihak lain, misalnya Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin. Kepada Pepen, ia menyebut menyerahkan uang senilai Rp1 miliar dalam pecahan dolar Singapura.
Pihak-pihak lain yang diberikan uang oleh Joko antara lain Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Adi Wahyono, Kepala Biro Kepegawaian Kemensos Amin Raharjo.
Selain itu, lima anggota tim administrasi pengadaan bansos sembako, yaitu Robin Syahputra, Iskandar Zulkarnaen, Rizki Maulana, Firmansyah, dan Yoki. Uang juga mengalir ke liaison officer (LO) Kemensos untuk tim audit BPK, Fahri Isnanta.
Joko menjelaskan pada putaran kedua, yakni dimulai tahap 7-12, pihaknya berhasil menarik fee dari para vendor sebesar Rp12,5 miliar. Ia mengungkap total fee yang didistribusikan ke Juliari seluruhnya sebesar Rp14,7 miliar yang terdiri dari Rp11,2 miliar di putaran pertama dan Rp3,5 miliar di putaran kedua. (OL-4)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved