Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirimkan surat pemanggilan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan itu ihwal gaduh tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Lembaga Antirasuah.
‘’Kami harap pimpinan KPK maupun pihak-pihak lain yang mendapat pemanggilan dari Komnas HAM bekerja sama datang ke Komnas HAM,’’ kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M. Choirul Anam dalam telekonferensi, Minggu (6/6).
Choirul mengatakan kerja sama seluruh pihak bakal membuat polemik TWK terang-benderang. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang utuh ihwal syarat pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.
Baca juga :MK Diminta Segera Putuskan Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo
‘’Sagar publik mengetahui apa sejatinya kasus ini dan tidak ikut-ikutan salah sangka,’’ papar dia.
Pemanggilan itu, kata Choirul, juga untuk menyingkap apakah ada unsur pelanggaran HAM. Meski begitu, Choirul tidak memerinci detail tanggal pemanggilan.
‘’Tunggu hari saja. Tapi kita panggil dengan waktu yang patut,’’ beber dia.
Choirul menduga surat pemanggilan sudah sampai ke tangan pimpinan KPK. Pasalnya, ada surat tanda terima.
‘’Kami benar-benar berharap semua pihak yang kami panggil bekerja sama dengan baik,’’ tutur Choirul. (OL-2)
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
15 warga sipil tewas dalam konflik di Puncak Papua. Komnas HAM menyebut ini tragedi kemanusiaan terberat 2026. Simak fakta lengkapnya.
Pendekatan dialog merupakan langkah paling bermartabat dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Papua.
Komnas HAM sebut pengesahan UU PPRT langkah strategis lindungi 4,2 juta pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan kekerasan.
Komnas HAM menilai operasi TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil sebagai pelanggaran HAM. Simak pernyataan lengkap dan desakan evaluasi.
Komnas HAM duga ada belasan pelaku lain dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. TGPF diusulkan jika Polri gagal ungkap aktor tambahan.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved