Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat pleno terkait laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Selasa, 18 Mei 2021. MKD menerima lima laporan terkait dugaan keterkaitan Azis dengan suap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Rapat pleno antara pimpinan dengan seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang," ujar Ketua MKD DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/5).
Aboe mengatakan, rapat tersebut bukan untuk memanggil Azis. Rapat itu untuk membahas langkah yang mesti disikapi MKD atas masalah politikus Partai Golkar itu.
Sejauh ini, kata Aboe, MKD telah menjalankan tata beracara dalam menerima sejumlah laporan. Penegakkan hukum dipastikan tetap berjalan seperti biasa.
Baca juga : Apresiasi Sikap Jokowi, 75 Pegawai KPK Minta Penonaktifan Dicabut
"Kita enggak ikut campur apa yang terjadi," ucap Aboe.
Terdapat lima laporan yang disampaikan sejumlah pihak ke MKD. Namun, Aboe tak menerangkan pihak mana saja yang sudah diterima laporannya itu. MKD dipastikan tetap memproses laporan dengan profesional. Termasuk mengklarifikasi laporan yang masuk. Tahapan ini membutuhkan waktu 14 hari.
"Staf ahli sudah melakukan klarifikasi lembaga-lembaga yang memberikan pengaduan," ujar Aboe.
Azis diduga terlibat dalam kasus suap penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dia memperkenalkan Robin dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Politikus Partai Golkar itu juga disebut memfasilitasi pertemuan antara Robin dan Syahrial pada Oktober 2021. Pertemuan berlangsung di rumah dinas wakil ketua DPR. (OL-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved