Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AKADEMISI Universitas Cendrawasih Melyana Ratana Pungu menilai pemerintah daerah (pemda) lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya di wilayah Papua. Seharusnya, pemda berada di garda terdepan dalam mengurai akar masalah keamanan.
"Pemda harus mampu menangani konflik dan masalah di Papua, karena mereka yang paling tahu," ujar Melyana dalam seminar virtual, Kamis (6/5).
Menurutnya, pemda harus memberikan masukan yang sesuai dengan fakta di lapangan kepada pemerintah pusat. Sehingga, langkah yang diambil negara untuk mengatasi persoalan keamanan bisa jauh lebih efektif.
Baca juga: Soal Papua, Polri: Hanya Anggota Kelompok Teroris yang Ditindak
"Kemudian pemda bekerja sama menuntaskannya dengan pemerintah pusat. Tapi kenyataanya tidak. Pemda dan pusat sama-sama mempertahankan egonya masing-masing," imbuhnya.
Akibatnya, lanjut dia, masalah di Papua yang bermuara pada gangguan keamanan semakin tak terkendali. Padahal pemantiknya berawal dari isu pemenuhan hak dasar. Seperti, penguasaan lahan, kesempatan bekerja, hingga akses pendidikan.
"Distrust harus segera diakhiri dengan pemerintah menyelesaikan ujung pangkal masalah yang ada di Papua," pungkas Melyana.(OL-11)
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
Pengawasan terhadap alat komunikasi ilegal menjadi prioritas utama.
Fasilitas data center ISC kini semakin melengkapi kesiapan infrastrukturnya yang telah dibangun.
BNPP menegaskan pentingnya sinergi para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan penguatan hubungan strategis Australia-Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Jakarta 2026 Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved