Pelabelan KKB sebagai Organisasi Teroris cuma Perkeruh Suasana

PENELITI intelijen dan terorisme Beni Sukadis menilai pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris oleh pemerintah tidak tepat. Kebijakan tersebut menurutnya hanya akan membuat situasi menjadi kian rumit.

Pendekatan dengan operasi keamaan dikhawatirkan akan menambah jatuhnya korban jiwa baik dari sisi pemerintah, KKB, bahkan masyarakat sipil.

"Secara geografis, Puncak, Papua, adalah daerah pegunungan dan hutan lebat. Kepolisian atau Densus 88 tidak terlatih dalam jungle warfare. Secara faktual, KKB lebih menguasai medan. Ini justru akan membuat konflik makin berlarut-larut," ujar Beni kepada Media Indonesia, Sabtu (1/5).

Hal tersebut juga menandakan bahwa keputusan yang diambil pemerintah secara tidak matang, tidak didukung rencana konsisten untuk menghadapi KKB dalam konteks mengurangi ancaman.

"Seandainya saja TNI yang diterjunkan dalam jumlah besar, hasilnya mungkin lebih baik. Namun problemnya apa TNI mau bergerak dengan berlandaskan UU penanganan terorisme? Setahu saya TNI masih resistan dengan itu. Mereka lebih senang memakai UU TNI," jelas dia.

Oleh karena itu, jika pemerintah berkeras melakukan operasi keamanan, Presiden Joko Widodo seharusnya mengeluarkan instruksi presiden untuk melibatkan TNI secara penuh.

Harus ada inpres yang menetapkan berapa lama operasi akan dilakukan, berapa banyak pasukan yang akan dikirim, bagaimana tanggung jawab komando dan bagaimana koordinasi dengan polisi sebagai ujung tombak.

"Tidak bisa ujug-ujug kirim TNI. TNI harus dilibatkan tetapi di bawah kendali otoritas sipil karena ini bukan perang. Ini operasi militer selain perang menghadapi kelompok bersenjata," tandasnya. (OL-8)