Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan kerja politik PPP ke depan mentargetkan generasi milenial. Hal itu diungkapkan Suharso saat menghadiri dan membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII DPW PPP Jawa Barat di Cianjur, Senin (29/3).
"Sekitar 57-60 persen pemilih di Indonesia pada 2024 adalah generasi millenial. Maka, kerja politik PPP ke depan harus mampu menyasar mereka," tegas Suharso yang juga menjabat Menteri Bappenas.
Suharso juga meminta agar penyelenggaraan Muswil Jabar ini dijadikan contoh. Bahkan dijadikan motor perubahan struktural.
"Muswil DPW PPP Jawa Barat ini merupakan muswil pertama yang dilaksanakan. Karenanyam harus menjadi percontohan dan menjadi motor perubahan struktural yang baik," ungkap Suharso.
Selain itu, Suharso menyebut PPP harus fokus kepada kerja elektoral yang baik dan terencana. Menurutnya DPW PPP Jawa Barat ini menjadi barometer DPW se-Indonesia dalam proses kerja elektoral.
"Meskipun ada Aceh dan Sulsel, tapi Jawa Barat tetap menjadi acuan dalam kerja elektoral. PPP Jawa Barat harus semakin solid. Ini jalan kita, menjemput mimpi, menang bersama," tegas Suharso.
Muswil VIII DPW Jabar ini digelar selama dua hari yakni 29 - 30 Maret 2021, dengan tema besar "Merawat Persatuan dengan Pembangunan".
Ketua DPW PPP Jawa Barat terpilih, Ade Yasin menyampaikan bahwa muswil tersebut merupakan proses bebenah PPP dalam rangka menghadapi kontestasi politik mendatang. Ade Yasin menegaskan, usai muswil ini, partai harus bisa menentukan siapa-siapa yang akan didukung dan maju dalam kontestasi politik ke depan, yaitu saat pileg mendatang. Kader yang kompeten akan melakukan kerja-kerja elektoral yang tepat untuk membangun Jawa Barat.
"Kami akan gelar workshop pendidikan-pendidikan politik, bukan hanya untuk pengurus tetapi untuk kader-kader yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif dari PPP. Karena semua orang bisa menjadi caleg, tetapi belum tentu siap menjadi anggota legislatif," terang Ade Yasin.
Menurut Ade Yasin yang juga menjabat sebagai Bupati Bogor mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup di partai, tetapi partai bisa menghidupi orang dengan diberikan kendaraan politik untuk mendapatkan jabatan. Baginya menjadi pengurus partai itu merupakan sebuah pengabdian.
"Jadi anggota DPR RI diusung oleh partai PPP, jadi Bupati diusung oleh partai, jadi Wakil Gubernur, bahkan jadi Gubernur. Jadi tinggal bagaimana setelahnya kita mengabdi kepada partai," pungkasnya. (OL-15)
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bengkulu Tengah akhirnya memiliki sekretariat baru di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono secara daring membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
MUSYAWARAH Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Utara menegaskan komitmen memperkuat kebersamaan dan konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.
Kepala BPS RI Amalia Widyasanti ditetapkan sebagai Chair Governing Board ICP dalam Sidang Tahunan Komisi Statistik PBB di New York.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved