Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SUTAN Riska Tuanku Kerajaan dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Apkasi pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) V Apkasi dan dikukuhkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Hotel Kempinski Jakarta, Jumat sore (26/3).
Dengan demikian Sutan Riska yang juga Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, ini akan menjadi nahkoda baru Apkasi masa bhakti 2021-2026.
Terpilihnya Sutan Riska secara aklamasi ini berdasarkan aturan AD/ART organisasi karena hanya ada satu calon ketua umum yang mendaftar selama proses penjaringan sejak kegiatan Pra Munas pada 18 Maret 2021 hingga pelaksanaan Munas.
"Saya insya Allah siap mengemban amanah ini dan semaksimal mungkin berjuang melaksanakan rekomendasi Munas serta masukan-masukan dari daerah untuk dibawa ke tingkat pusat," ujarnya.
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska memiliki kewajiban untuk segera menyusun kepengurusan maksimal 30 hari sejak dikukuhkan.
"Kami akan segera menyusun struktur kepengurusan Apkasi yang baru untuk kemudian menggelar rapat kerja berdasarkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Munas V Apkasi 2021," imbuhnya.
Tak lupa, dalam pidato sambutan sebagai Ketua Umum Apkasi yang baru, Sutan Riska mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya Mardani H. Maming dan Abdullah Azwar Anas.
Ia berujar, "Beliau berdua telah meninggal legasi yang baik bagi Apkasi melalui relasi kerja sama antara pemerintah pusat dan kabupaten, dan saya bersama pengurus Apkasi yang baru nanti siap melanjutkan melanjutkan program-program Apkasi yang telah dijalankan."
"Atas dedikasi, kontribusi dan sumbangsih beliau berdua itu, saya berharap dapat terus menyapa Pak Mardani dan Pak Anas di tengah kesibukannya untuk terus berdiskusi tentang masa depan pemerintahan kabupaten di seluruh Indonesia," tuturnya.
Sutan Riska menambahkan kepengurusan Apkasi dalam tugasnya ke depan, akan membuat program-program kerja sesuai amanat Presiden Jokowi saat membuka Munas V Apkasi 2021.
Untuk kesuksesan pembangunan kabupaten dan koneksi antardaerah, sebutnya, ada berbagai program yang dapat dilakukan, terutama memastikan konsolidasi anggaran di pemerintahan agar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.
"Pemerintah kabupaten mesti melakukan perencanaan yang matang. Hal ini sejalan dengan rencana Apkasi membangun cetak biru pembangunan kabupaten yang memetakan permasalahan dan potensi agar perencanaan pembangunan matang terlaksana,"kata Sutan Riska.
"Kita masih akan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dengan memperkuat testing, tracing, dan treatment. Dan yang juga amat penting adalah mempercepat program vaksinasi di seluruh kabupaten di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi juga mesti menjadi prioritas pemkab, dengan program padat karya dan UMKM, memberikan pelayanan yang baik dan mudah serta mendorong tumbuhnya ekspor dan masuknya investasi ke daerah. (RO/OL-09)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan Pataka Apkasi sebagai simbol pengukuhan kepada Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai Ketua Umum Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 yang terpilih secara aklamasi dalam Munas V Apkasi 2021 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jum'at (26/03/2021).
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved