Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Senin (22/2) lalu, mencatat Prabowo Subianto dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden, yakni 22,5% responden.
Hasil elektabilitas Prabowo mengungguli sejumlah kandidat lain. Seperti, Ganjar Pranowo (10,6%), Anies Baswedan (10,2%), Basuki Tjahaja Purnama (7,2%), Sandiaga Uno (6,9%), Tri Rismaharini (5,5%), Ridwan Kamil (5%), Agus Harimurti Yudhoyono (4,8%) dan Susi Pudjiastuti (2,3%).
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Emrus Sihombing menilai hasil survei LSI cukup signifikan. Menurutnya, wajar apabila Prabowo memiliki elektabilitas terbesar, karena tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Baca juga: Yang Terjadi Jika Prabowo Mencapreskan Diri Lagi
Lebih lanjut, Emrus berpendapat angka yang diraih Prabowo cukup signifikan dibandingkan kandidat lain. Apabila perbedaan angka elektabilitas sekitar 1-5%, maka tidak terlalu signifikan.
"Perbedaannya bisa lebih dari 10%. Artinya ini capaian yang amat baik. Ini menunjukkan masyarakat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sebagai sosok yang berpeluang di pemilu berikutnya," tutur Emrus, Rabu (24/2).
Akan tetapi, Emrus mengingatkan bahwa survei LSI yang pada awal 2021 ini merupakan potret sesaat. Masih ada waktu yang cukup panjang menuju Pilpres 2024.
"Selama di waktu tersebut angka bisa berubah, bergeser dan bisa ada nama calon kandidat lain. Kecuali survei dilakukan beberapa bulan sebelum pilpres," imbuhnya.
Baca juga: Jadi Menteri, Sandiaga Uno Bisa Jadi Kuda Hitam Pilpres 2024
Dia menekankan bahwa elektabilitas Prabowo dapat bertahan dengan memperhatikan tiga hal. Pertama, bagaimana kader Gerindra bekerja di lapangan. Sebab, partai itu mesin politik yang pada hakikatnya membantunya persoalan masyarakat.
"Apa yang dibutuhkan masyarakat adalah penanganan covid-19, bencana alam dan lesu perekonomian. Apakah tiga hal ini bisa mereka bantu? Angka itu bisa relatif bertahan atau semakin meningkat lagi," pungkas Emrus.
Kedua, bagaimana Prabowo menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan program Kementerian Pertahanan. "Jangan sampai ada masalah di kementerian. Belum tentu Prabowo yang melakukan, tapi jangan sampai ada orang kementerian tersebut yang terlibat kasus," katanya.
"Yang ketiga, bagaimana Prabowo menyampaikan pesan politik terkait kebersamaan di tengah masyarakat. Jadi komunikasi politiknya menimbulkan kesejukan," tutup dia.(OL-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved