Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerangkan, ada enam jenis bidang usaha investasi yang dilarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Dalam aturan pelaksana UU itu, tertuang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang menyebut perjudian hingga senjata kimia masuk dalam daftar negatif investasi di Tanah Air.
"Pertama itu ada budi daya industri narkoba. Ini enggak boleh, sampai kapan pun enggak boleh, berbahaya sekali. Kedua, segala bentuk perjudian itu juga engga bisa. Kita harus jaga Indonesia dengan etika dan moral yang baik," ungkap Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/2).
Kemudian, jenis investasi yang dilarang ialah penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix atau CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
Baca juga : Alih Fungsi Lahan Sawah Sudah Ada Sebelum UU Ciptaker
Yang keempat ialah pengambilan pemanfaatan koral dari alam. Bahlil mengatakan, investasi itu dilarang karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Berikutnya ada industri senjata kimia, itu juga enggak boleh. Lalu terakhir, industri bahan kimia perusak ozon. Itu juga tidak perbolehkan oleh UU ini, yang kemudian diterjemahkan dalam Perpres nomor 10/2021," urai Bos BKPM tersebut.
Untuk bidang usaha penanaman modal atau investasi, Pemerintah telah mengubah konsep dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas, di mana ada 245 bidang usaha.
"Saya ingin sampaikan, bahwa dalam Perpres 44/2016, DNI itu pada lampiran pertama daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal ada 220 bidang usaha, tapi sekarang kan sudah diturunkan tinggal enam," pungkas Bahlil. (OL-2)
Danantara tengah menggarap proyek-proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai US$26 miliar atau setara Rp450,42 triliun (kurs Rp17.324 per dolar AS).
Data terbaru menunjukkan bahwa sektor hilirisasi menjadi kontributor signifikan dengan nilai investasi mencapai Rp147,5 triliun.
Pemerintah menyerap dana Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) dengan total penawaran masuk mencapai Rp74,95 triliun.
Upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Di tengah dinamika pasar keuangan, kolaborasi antara manajer investasi dan perbankan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang aman.
KBRI Warsawa gelar forum bisnis di Krakow dan Łódź untuk dorong investasi, perdagangan, dan kerja sama tenaga kerja Indonesia-Polandia jelang IEU-CEPA 2027.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved