Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI III melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional sebagai bentuk tindak lanjut penunjukkan Komjen Listyp Sigit Prabowo selaku calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.
RDPU berlangsung tertutup di ruang rapat Komisi III DPR. Ditemui seusai RDPU, anggota Komisi III Wayan Sudirta menjelaskan, Komisi III lebih banyak menggali informasi tentang Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dari Kompolnas. Terutama terkait dengan prestasi, ideologi, hingga latar belakang Listyo.
"Dalam RDPU tadi, banyak hal positif yang digali dari Kompolnas. Pendalaman permasalahan yang berkaitan dengan ideologi, terutama tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," Sudirta usai RDPU, Senin (18/1).
Sudirta mengatakan, Komisi III menyoroti sejauh mana komitmen Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo terhadap Bhineka Tunggal Ika. Selain itu Komisi III juga mencari informasi tentang kemampuan Listyo dalam membangun kerjasama antar lembaga baik secara ekternal dan internal.
"Jadi, berdasarkan penjelasan dari Kompolnas mengenai ideologi dan kerjasama calon Kapolri sudah sangat meyakinkan," ucap pria dari fraksi PDIP ini.
Baca juga : Kompolnas:Kejahatan Siber Harus Jadi Perhatian Komjen Listyo Sigit
Selain ideologi dan kerjasama yang meyakinkan, lanjut Sudirta, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memenuhi syarat lainnya yaitu dari sisi kompetensi, profesionalitas, prestasi, loyalitas dan track record yang bagus. Untuk itu, Sudirta menilai, sangat tepat bila Presiden Joko Widodo mengajukan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.
"Apalagi selama memimpin Bareskrim dia banyak mengungkap sejumlah kasus besar yang menyedot perhatian publik. Pembenahan internal juga terus digalakan di tubuh reserse," ungkapnya.
Ditemui terpisah, mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Sigit merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Idham. Pengalaman Sigit sebagai Kapolda dan Kadiv Propam merupakan jabatan yang penting di kepolisian.
"Kemudian, jadi Kabareskrim apalagi strategis, dan beliau punya pengalaman dengan saya yang tidak punya pengalaman menjadi ajudan preisden otomatis beliau paham tentang political landscape peta politik yang lebih baik daripada saya dan beliau juga memiliki kepribadian yang baik," ungkapnya. (OL-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,
Listyo akan menjadi Kapolri beragama nonmuslim kedua sepanjang sejarah.
PRESIDEN Joko Widodo akan melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan 21 Januari 2021 telah menyetujui laporan Komisi III DPR RI untuk mengangkat Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri
BARISAN Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) berharap terpilihnya Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi momentum pembaruan di tubuh kepolisian.
Kompolnas akan mengawal dan mengawasi kinerja program presisi yang diusung Listyo Sigit, setelah resmi diangkat sebagai Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved