Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjadi arena bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berjalan secara jujur dan adil. Data pendukung juga mesti disiapkan KPU.
"KPU harus membuktikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan juga adil," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada Medcom.id, Senin (28/12).
KPU perlu mempersiapkan diri dengan menyiapkan data-data bukti sanggahan yang diajukan pemohon gugatan. Sehingga pasangan calon (paslon) yang merasa diperlakukan tidak adil bisa menerima. Politikus Partai NasDem ini menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak terkait juga mesti menyiapkan data serupa. Data pengawasan bisa disandingkan ketika proses persidangan di mahkamah itu berjalan.
"Apa yang mereka (penyelenggara pemilu) tetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip utama pemilu ya jujur dan adil serta demokratis tidak ada manipulasi tidak ada kecurangan. Itu yang harus mereka buktikan," ujar Saan.
baca juga: MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada 2020
MK dibanjiri 135 gugatan pilkada yang terdaftar per 23 Desember 2020. Angka ini diperkirakan masih bisa bertambah. Dari keseluruhan angka tersebut tujuh merupakan sengketa pilkada gubernur dan wakil gubernur. Kemudian 114 sengketa pilkada bupati dan wakil bupati serta 14 sengketa pilkada wali kota dan wakil wali kota. (OL-3)
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved