Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Dewan Perwakilan Republik Indonesia Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani meminta kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin virus korona (covid-19). Hal tersebut disampaikan Puan terkait telah tibanya 1,2 juta dosis vaksin covid-19 buatan Sinovac, pada pekan lalu.
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat memahami manfaatnya dan bersedia divaksin sebagai upaya mencegah penularan covid-19.
Namun demikian, Putri dari Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri itu pun berharap pemberian vaksin tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, pertimbangan ilmiah, dan hasil uji klinis yang baik.
“Setelah vaksin tiba di Tanah Air, selanjutnya pemerintah harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi manfaat serta keamanan vaksin tersebut supaya masyarakat mau divaksin untuk mencegah penularan wabah covid-19,” kata Puan, Senin (7/12).
Edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin covid-19 dapat dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalangan akademisi, swasta, maupun civil society.
Selanjutnya, politikus dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta itu pun meminta agar distribusi vaksin yang telah diuji klinis di Bandung sejak Agustus 2020, itu dilakukan berdasarkan analisa data yang akurat.
Terkait hal itu, lanjutnya, pemerintah diminta menginformasikan secara jelas mengenai waktu pemberian dan penerima vaksin, serta mekanisme untuk vaksin gratis dan vaksin mandiri.
“Masyarakat yang tidak mampu atau berisiko tinggi harus difasilitasi. Pastikan harga vaksin mandiri terjangkau, karena harga tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat memperoleh vaksin tersebut,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
“Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita,” pungkas Puan. (S1-25)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved