Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, untuk benar-benar menerapkan PKPU soal protokol kesehatan (prokes) covid-19 secara ketat dalam pelaksanaan Pilkada.
“Karena, sukses atau tidaknya Pilkada bergantung pada itu. Saya mungkin berpendapat KPU dan Bawaslu harus sering-sering melakukan sosialisasi mengenai tata cara protokol covid-19 di TPS atau tata cara waktu pemilihan suara,” kata Dasco dalam keterangan resmi, Sabtu (5/12).
Baca juga: KPU tidak Mau Terburu-buru Kirim APD
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga meminta jajaran pemerintah daerah hingga perangkat desa Ketua RT, RW, lurah, dan camat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melaksanakan prokes. Salah satunya menghindari berkerumun saat pelaksanaan pemilihan maupun pemungutan hingga penghitungan suara.
“Biarkanlah saja petugas dari KPU, Bawaslu, pihak kepolisian maupun saksi-saksi dari paslon yang mengawal hasil penghitungan suara di TPS. Kami minta penyelenggara Pemilu untuk di TPS-TPS menyiapkan protokol covid-19 yang tepat,” pungkasnya. (OL-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved