Generasi Milenial belum Tahu Rekam Jejak Paslon

KURANG dari dua pekan Pilkada 2020 akan digelar. Namun, kalangan milenial belum mengenal rekam jejak pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih. Hal itu merupakan tanda bahaya karena anak muda kurang peduli dengan calon pemimpin di daerah mereka.

‘’Atau yang terjadi sebaliknya. Calon pemimpin daerah masih begitu berjarak dengan pemuda-pemudi di daerahnya sendiri,” kata komisaris Warga Muda Wildanshah.

Hal itu terekam dalam survei yang dilakukan atas kerja sama Warga Muda, Perkum pulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Campaign.com, Golongan Hutan, dan difasilitasi Change.org Indonesia. Terdapat 9.087 responden di 34 provinsi yang mengikuti survei itu dengan mayoritas usia 17-30 tahun.

Menurut Wildanshah, kondisi tersebut akibat kurangnya interaksi, sosialisasi, kontribusi, dan kolaborasi terhadap komunitas-komunitas anak muda. Hasil survei itu mempertegas perlunya peningkatan akses dan pengetahuan politik anak muda agar dapat terlibat aktif dalam pembangunan di daerah mereka.

Ia mengatakan sebanyak 82% responden ialah anak muda di rentang usia 17- 30 tahun yang merupakan warga muda aktif pengguna media sosial. Survei diadakan selama satu bulan pada 12 Oktober-10 November 2020.

Menurut Direktur Kerja Sama Change.org Indonesia Desma Murni, calon kepala daerah semestinya dapat merangkul anak muda, bukan cuma sebagai konstituen atau target pengumpulan suara tiap lima tahun sekali. Para kandidat mesti mendengarkan suara dan melibatkan mereka sebagai mitra untuk membangun daerah mereka.

Masalah logistik

Kembali soal Pilkada 2020, Bawaslu memaparkan masih ada 12 daerah yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan logistik pilkada. Tenaga Ahli Bawaslu Masykurudin Hafi dz menuturkan temuan itu antara lain ketidaksesuai an antara berita acara dan jumlah logistik yang tidak.

Selain itu, ada pengadaan surat suara yang tidak sesuai dengan jadwal di Kabupaten Agam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kelebihan surat suara dan surat suara rusak berjumlah 660 di Bandung, Jawa Barat, ada keterlambatan penyertakan surat suara karena salah salah satu calon meninggal dunia di Boven Digul, Papua, dan didapati kertas suara rusak, robek, serta tidak ada gambar pasangan calon di Bima, Nusa Tenggara Barat.

“Ini yang mungkin harus jadi perhatian,” ujar Masykurudin dalam webinar bertajuk Sosialisasi Pengelolaan Logistik Pilkada 2020 oleh KPU, kemarin.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui kendala pengelolaan logistik yang terjadi merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun. Menurutnya, petugas KPU sudah cukup berpengalaman dalam pengelolaan logistik dari pilkada ke pilkada.

Namun, pada pilkada kali ini yang dilangsungkan di tengah pandemi, Pramono mengingatkan pada penyelenggara di lapangan untuk terus memedomani protokol kesehatan dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengadaan, penyortiran, dan pendistribusian logistik. “Kami mewajibkan jajaran kami untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kendala yang dihadapi persoalan klasik, misalnya gudang. Tidak semua KPU daerah punya standar gudang yang sama,” papar Pramono. (Ind/P-1)