Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KESERIUSAN TNI dalam Kmenindak anggotanya yang melanggar hukum membuahkan apresiasi dari sejumlah kalangan. Ketegasan itu membuktikan bahwa TNI patuh pada hukum.
Ketegasan TNI baru saja ditunjukkan oleh TNI Angkatan Darat dengan menetapkan delapan prajuritnya sebagai tersangka terkait pembakaran rumah dinas kesehatan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Tim Investigasi Gabungan TNI-AD dan Kodam XVII/Cendrawasih terhadap 12 orang yang terdiri atas 11 prajurit TNI-AD dan 1 warga sipil.
Sebelumnya, sebanyak 67 prajurit TNI dari berbagai matra yang terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, juga telah dijadikan tersangka. Pada insiden yang terjadi Agustus lalu itu, mereka dianggap melawan hukum dan mengganggu tertib sosial.
Menko Polhukam Mahfud MD pun menyambut baik ketegasan TNI dalam menangani kasus yang terjadi. “Terkait kasus tindak kekerasan di Intan Jaya Papua, kemarin alhamdulillah saya bertemu Panglima dan KSAD, yang mengonfirmasi bahwa sudah dilakukan tindakan,” katanya dalam keterangan, kemarin.
Mahfud mengungkapkan, saat ini ke-8 tersangka siap diajukan ke pengadilan. Dia juga menjamin proses hukum akan berlangsung adil. “Pokoknya hukum harus ditegakkan. Pemerintah tidak pandang bulu.’’
Mahfud menambahkan, pemerintah juga mengapresiasi TNI, khususnya TNI-AD, yang telah mengambil langkah cepat dengan memperhatikan hasil kerja TGPF yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus kekerasan di Intan Jaya. Pun kepada Komnas HAM yang sudah melakukan penyelidikan sendiri dan mendapatkan temuan yang sebagian sama dengan temuan TGPF, pemerintah juga mengapresiasi.
Pemerintah mengajak semua pihak untuk menjaga kedamai an di Papua. “Apa pun ujung dari perbedaan politik, nantinya harus tetap NKRI, dari Sabang sampai Merauke yang mencakup Papua, itu tidak boleh lepas dari NKRI,” tandas Mahfud.
Responsif
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai TNI-AD telah bertindak responsif dalam menangani anggotanya yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Intan Jaya, Papua. Hal itu merupakan catatan positif tersendiri bagi TNI berkenaan dengan penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.
“Keterbukaan seperti ini menjadi harapan publik. Apalagi, ini berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat sipil,” jelas Willy.
Keseriusan yang ditunjukkan TNI, imbuh dia, semakin membuktikan bahwa institusi tersebut terbuka terhadap suara dan masukan publik. Hal ini menunjukkan TNI makin menjejakkan reformasi di dalam dirinya.
“Kita berharap akan makin banyak keterbukaan TNI dalam penanganan kasus ke depannya agar masyarakat juga makin merasa dekat dan mendukung kerja-kerja TNI lainnya.’’
Apresiasi kepada TNI juga disampaikan oleh peneliti pada Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Cahyo Pamungkas.
Menurutnya, penetapan tersangka terhadap delapan prajurit terkait pembakaran rumah dinas kesehatan di Intan Jaya ialah langkah baik. “Penegakan hukum terhadap delapan anggota TNI merupakan langkah yang bagus terhadap upaya mewujudkan keadilan,” kata Cahyo.
Dia pun mengingatkan pemerintah untuk membatasi penggunaan pendekatan keamanan dalam meredam konflik di Papua. Pendekatan dialog harus dikedepankan daripada militer. (Tri/Uta/X-8)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
Komnas HAM mendukung Langkah kejaksaan yang melakukan banding atas putusan bebas Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dalam kasus kerangkeng manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved