Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama melarang organisasi Muslimat digunakan untuk mendukung paslon dalam Pilkada 2020.
"Kalau di Pilkada tentu Muslimat ini bukan partai politik," tegas Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa usai membuka Rakernas dan Mukernas Muslimat di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (29/10).
Gubernur Jatim itu menyatakan secara pribadi sebagai warga negara, setiap anggota Muslimat boleh memberikan dukungan pada calon kepala daerah di Pilkada.
Baca Juga: Muslimat NU Dukung Khofifah
"Secara perseorangan sebagai warga negara secara perseorangan menyalurkan aspirasi, ya ada figur-figur di kabupaten, kota dan provinsi ingin memberikan support itu pribadi. Kalau organisasi tentu tidak bisa dibenarkan," tuturnya.
Pilkada serentak digelar secara nasional pada 9 Desember mendatang. Kini memasuki tahapan kampanye. Ada 19 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kota Blitar. Selain itu, Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Banyuwangi, Kediri, Lamongan, Blitar, Tuban, Gresik, Sumenep, Mojokerto, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Situbondo dan Pacitan. (OL-13)
Baca Juga: Muslimat NU Dibikin Pusing Pilgub Jatim
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
Menurutnya ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved