Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELURUH pihak diharapkan berusaha meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.
“Kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan procedural,’’ kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Anugerah Teropong Democracy Award 2020 melalui konferensi video, Rabu (28/10).
Mekanisme formal dan procedural, menurut Wapres, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen. Namun, tambahnya, demokrasi pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.
‘’Kita perlu memastikan agar mekanisme tersebut benar-benar dapat menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik pada semua tingkatan,” tegasnya.
Lebih jauh Ma’ruf menjelaskan, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat, khususnya Indonesia yang multi etnis, agama, bahasa dan budaya. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
“Oleh karena itu demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan harus dibangun di dalam kerangka penguatan kesepakatan-kesepakatan nasional tersebut,” tegasnya.
Baca juga : Presiden: Indonesia Harus Tangkap Peluang Ekonomi Syariah
Menurut Ma’ruf, saat ini Indonesia masih kerap menghadapi tantangan dari pemahaman, sikap dan tindakan sebagian pihak yang tidak menghormati atau bahkan mengingkari kesepakatan.
Ia pun mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dapat memajukan kembali dialog, membangun dan menjaga kesepakatan, sekaligus mengimplementasikan pelaksanaan demokrasi dengan damai.
“Sebagai bangsa yang menghormati hak-hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian pelaksanan hak tersebut harus diikuti dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucapnya.
Wapres berharap komitmen dan dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan demokrasi dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
“Demokrasi harus mampu ditempatkan sebagai proses yang mempersatukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Apabila terdapat perbedaan, maka harus digunakan cara-cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum, serta harus dihindari adanya perpecahan serta konflik yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (OL-2)
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
Ida Fauziyah menuturkan, sejak 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.
Pembangunan BLK Komunitas merupakan bagian penting dari tujuan pemerintah dalam membangun kemandirian dengan meningkatkan SDM.
Total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar
Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah mengakui pendekatan kesejahteraan dalam proses pembangunan di Papua tak akan berjalan apabila kekerasan masih kerap terjadi.
Umar menjelaskan, upacara penutupan bakal menjalankan prosedur dan ketetapan sama seperti saat upacara pembukaan PON XX. Penonton nantinya tetap dibatasi hanya 25%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved