Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menjalankan amanah dengan baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Masukan itu disampaikan setelah DPR menyetujui pagu anggaran KPU dan Bawaslu untuk 2021.
"Kepada Bawaslu dan KPU supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai harapan masyarakat," kata anggota Komisi II DPR Sukamto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9).
Sukamto menilai KPU dan Bawaslu belum melaksanakan tugas dengan maksimal. Masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.
Baca juga: Kemendagri Minta Cakada Taati Protokol Kesehatan
"Terutama soal politik uang maupun protokol kesehatan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sukamto yakin KPU dan Bawaslu mampu mengemban amanah. Apalagi, pagu anggaran KPU dan Bawaslu telah disetujui DPR untuk menunjang kinerja.
Komisi II DPR mengesahkan anggaran KPU untuk 2021 sebesar Rp2,04 triliun. Mereka juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp696 miliar.
Adapun anggaran Bawaslu untuk 2021 disetujui sebesar Rp1,64 triliun. Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu sebesar Rp699,1 miliar. (OL-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved