Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) meminta masyarakat turut serta mengawasi penuntasan kasus jaksa Pinangki. Hal ini supaya konflik kepentingan yang ditakutkan sebagian pihak tidak terjadi.
"Kalau ada yang menerima tentu ada yang memberi. Kemudian ada conflik of interest, teman-teman silahkan mengawal, melihat apa yang kami lakukan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono saat memberikan keterangan resmi, di Gedung Kejagung, Senin (31/8).
Ia mengatakan masyarakat bisa memberikan masukan berikut mengawasi penydiikan kasus jaksa Pinangki. Namun pihaknya enggan dibandingkan dengan institusi lain dalam penanganan kasus ini.
Hari mengatakan setiap perkara memiliki tantangan tersendiri dalam penuntasannya. Sejauh ini yang telah menetapkan jaksa Pinangki dan beberapa waktu lalu Joko Tjandra menambah daftar tersangka kasus ini dalam perkara ini.
"Kalau ada yang mengatakan itu lelet, saya ingin tahu mana yang lebih cepat. Karena ada orang yang mengatakan (Kejagung) lelet katanya. Kami jawab, apakah ini lelet, apakah ada penanganan perkara yang lebih cepat dari ini," pungkasnya. (OL-4)
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved