Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung ST Burhanuddin menegaskan insiden kebakaran yang menghanguskan salah satu gedung di Kejaksaan Agung tidak menghambat kinerja. Pasalnya pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan baik.
"Saya beserta Pak Wajah (Wakil Jaksa Agung) dan Pak Jambin (Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan) melaksanakan kerja di Pusladikat, Ragunan. Jadi semua artinya begini, semua pelayanan masyarakat itu terlayani. Kami tetap bekerja walau gedung kami kemarin, tapi tidak memgganggu pelaksanaan kerja kami," ujar Jaksa Agung, di Gedung Badiklat Kejaksaan, Ragunan, Jakarta, Senin (24/8).
Menurut dia, perpindahan ruang kerja ke Gedung Badiklat Kejaksaan, Ragunan tidak menghadapi kendala. Dengan demikian tugas dan pelayanan masyarakat kembali berjalan lancar. "Sudah efektif. Saya tetap bisa mengendalikan pekerjaan teman-teman di daerah," ujar Burhanuddin.
Ia mengatakan pejabat teras yang bekerja di Gedung Badiklat Kejaksaan, Ragunan selain dirinya adalah Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pembinaan. "Juga semua struktural kecuali Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan). Tapi Kapus tetap di sini karena harus mendampingi kami," pungkasnya. (P-2)
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved