Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi mengapresiasi presiden terkait rencana program percepatan pembangunan Super Koridor Ekonomi Pantura. Dimana, Majalengka dan Subang menjadi prioritas sasaran program tersebut.
Ia menegaskan, cita-cita Presiden ini harus didukung karena akan mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dalam rilisnya, Sabtu (15/8), Nurhasan menyatakan harapan Presiden agaknya kurang realistis bila tidak didukung oleh kebijakan yang fundamental, fokus dan terarah. Terutama membangun mental dan kualitas SDM serta membina iklim ekonomi masyarakat berbasis UMKM yang kondusif.
“Karena, harus diakui bahwa keberpihakan presiden maupun pemerintah terhadap pemngembangan UMKM dan peningkatan kualitas mental dan kompetensi SDM, terutama didaerah pesisir pantura, saat ini belum terasa. Apalagi dimasa-masa sulit menghadapi efek pandemi Covid,” kilah politikus Fraksi PKS ini.
"Kalaupun Presiden ingin melakukan lompatan besar bersama UMKM, Nurhasan menyarankan ada baiknya bangkitkan dulu sektor UMKM agar dapat berdiri tegak dan siap melompat. Termasuk memulihkan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi," jelasnya.
Bagi masyarakat Subang dan Majalengka, lanjut Nurhasan, ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang, namun bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman.
“Ancaman bahwa jangan-jangan masyarakat di sini nantinya hanya menjadi penonton di negeri sendiri di tengah geliatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dari program itu,” tuturnya.
Ia meminta Presiden dan jajarannya harus menerjemahkan secara detail, jangan ada gagap dan gagal pemahaman yg menyebabkan kegaduhan serta kekacauan di lapangan. Mengingat masalah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saat ini ibarat bara barang mahal.
Besar harapan agar Presiden mampu menciptakan ekosistem nasional yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas.
“Kita tantang presiden beserta jajaran pemerintah pusat merealisasikan mimpi itu, bersama-sama membangun Super Koridor Ekonomi Pantura yang membawa maslahat bagi masyarakat dan mewujudkan perekonomian yang adil, seperti yang dikatakannya dalam sidang tahunan tadi,” pungkasnya. (OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved