Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAWASAN pemilihan umum memerlukan sumber daya dan tenaga yang berlimpah. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berupaya menggalang kekuatan untuk mengawal dan meningkatkan mutu demokrasi.
"Kita terus berupaya meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan. Termasuk dalam pembentukan regulasi seperti Peraturan Bawaslu kita libatkan Bawaslu provinsi, ini dalam rangka penguatan," kata Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi virtual bertajuk Di Balik Desain Sengketa Proses Pemilu: Mediasi dan Ajudikasi, Kamis (21/5).
Menurut dia, tugas dan tantangan pengawasan pemilu sangat tinggi dari waktu ke waktu. Untuk itu perbaikan dan penggalangan kekuatan sangat penting guna mengantisipasinya.
Baca juga : Tokoh Publik Terbelah Sikapi Relaksasi
Kolaborasi ditingiatkan antar-lapisan dan tingkatan di lembaga pengawasan. Upaya ini juga dapat memperkuat pemahaman dalam penanganan pengawasan hingga menghadapi laporan sengketa dan pelanggaran pemilu.
Ia juga memaparkan, langkah yang kerap menjadi keputusan Bawaslu telah lahir dari perdebatan dan diskusi seluruh pihak. Sehingga dalam tahap implementasi tidak ada yang merasa keberatan.
"Pasalnya banyak peraturan yang dijalankan dan ditetapkan bukan oleh kami tapi Bawaslu provinsi," pungkasnya. (OL-7)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved