Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg tidak memiliki target penyelesaian RUU Cipta Kerja. Salah satunya karena saat ini semua pihak masih fokus pada penanggulangan pandemik covid-19.
"Baleg tidak ada target penyelesaian UU," ujar Supratman, dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).
Meski begitu, proses penyelesaian RUU Cipta Kerja tetap berjalan. Dalam waktu dekat, Baleg akan menjadwalkan rapat dengan pihak pemerintah.
Nantinya, pembahasan akan dilakukan dengan membagi isi RUU menjadi 11 klaster sesuai tema. Ketenagakerjaan akan menjadi klaster yang terakhir dibahas.
Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Antisipasi Krisis Akibat Korona
Supratman mengatakan Baleg menjamin sepenuhnya untuk terlebih dahulu mendengarkan semua stakeholder dan semua pemangku kepentingan sebelum pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pembahasan DIM akan dimulai dengan pembahasan klaster yang paling tidak mendapat penolakan dari masyarakat.
"Khusus klaster ketenagakerjaan, kalau nanti dibahas, akan dibahas paling akhir dari DIM meskipun dalam draf Ciptaker, klaster ketenagakerjaan ada di ketiga atau keempat, tapi tentu akan dimasukan dalam poin terakhir di klaster 11," ujar Supratman.
Supratman mengatakan akan mendengarkan setiap masukan dan aspirasi publik yang masuk terkait RUU Cipta Kerja.
"Saya harap pada masyarakat, Baleg akan dengarkan masukan dan dilakukan terbuka. Karena itu pembahasannya dilakukan hati-hati dan cermat dan dengar masukan masyarakat," ujar Supratman. (OL-1)
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.
DUA puluh dua tahun ialah waktu yang terlalu panjang untuk sekadar mengakui seseorang sebagai pekerja.
Terdapat 12 ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT antara lain perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial dan kesehatan.
Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan sebuah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LIMA rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. simak daftarnya
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved