Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KORPS Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan agar pemerintah tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pensiunan, guru, serta pegawai negeri sipil (PNS) golongan 1 dan 2.
Hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengkaji ulang pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS. “Saya rasa mereka perlu sekali THR,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh, kemarin.
Zudan menyebutkan, walaupun pihaknya sepakat dengan wacana yang digulirkan pemerintah, ada beberapa elemen PNS dan pensiunan yang membutuhkan THR. “Kalau untuk para pejabat, misalnya eselon I dan II, menurut saya, kehidupan mereka sudah mencukupi,” ujarnya.
Menurut Zudan, Korpri memahami kondisi keuangan negara yang saat ini cukup berat akibat imbas dari pandemi covid-19. Ia mengakui PNS termasuk profesi yang aman ketimbang sektor lain, seperti sektor informal yang saat ini telak terhantam oleh pandemi korona.
“Karena itu, para aparatur sipil negara bisa melakukan aksi solidaritas nasional. Salah satunya berkenaan dengan tunjangan hari raya yang mereka terima,” paparnya.
Zudan mengatakan saat ini THR untuk para pensiunan, PNS, TNI, dan Polri bisa mencapai Rp35 triliun. Apabila pembayaran sebagian dana THR tersebut bisa ditunda, negara bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan yang lebih mendesak. “Mengenai THR, dalam kondisi luar biasa ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak luar biasa, termasuk PNS. Kalau bisa, mari seluruh PNS sumbangkan THR kepada negara.” (Che/P-3)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara
Hari ini menjadi hari terakhir layanan Posko THR 2024. Setelah Posko ditutup, Kementerian Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti aduan-aduan THR yang masuk.
Tunjangan Hari Raya (THR) bagaikan angin segar bagi para pekerja. Namun, harus diakui pula, dana segar itu selalu datang bersamaan dengan derasnya kebutuhan menjelang hari raya.
Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ialah meningkatnya belanja pemerintah, terutama terkait bansos dan pelaksanaan pemilu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan memberlakukan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar THR
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI mengungkapkan masih ada sejumlah perusahaan di Jakarta yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved