KPK Mengaku Kantongi Lokasi Persembunyian Nurhadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK, saat ini, tengah melakukan pengejaran.

"Ada titik-titik yang perlu kami datangi. Kalau info dari Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir dan Haris, ada satu tempat di Jakarta. Itu hanya salah satu," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2).

Ali mengatakan KPK juga sudah mengetahui beberapa lokasi persembunyian Menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Keduanya juga sedang dikejar oleh KPK.

Baca juga: Dianggap Loyo Kejar Nurhadi dan Masiku: Kami Sudah Maksimal

Ali menegaskan dalam kasus ini tidak akan ada tenggat waktu. Tiga orang itu bakal terus diburu oleh Korps Antirasuah lantaran sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Enggak ada tenggat waktu. Jadi tentunya begini, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara terus dilakukan," tegas Ali.

Lembaga Antikorupsi itu juga sedang menggarap kasus Nurhadi CS. Pendalaman kasus dilakukan dengan pemanggilan saksi untuk ketiga tersangka itu.

Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.

Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.

Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-1)