Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi III DPR memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung untuk mendalami penanganan kasus rasuah di perusahaan asuransi 'pelat merah' itu. Fokusnya ialah mendorong pengembalian aset dan kerugian negara dari pelaku perkara korupsi ini.
"Tujuan rapat ini, yang ingin diketahui panja ialah apa rencana JAM-Pidsus dalam penyidikan kasus Jiwasraya, termasuk sudah sampai di mana dan akan melebar ke mana?" kata Ketua Panja Komisi III DPR, Herman Herry, kemarin.
Menurutnya, rapat digelar tertutup untuk memberikan ruang lebih leluasa kepada JAM-Pidsus untuk menjelaskan penanganan hukum perkara korupsi tersebut. Belum lagi, proses penyelidikan dan penyidikan mengandung berbagai dokumen dan keterangan rahasia.
Herman mengatakan panja mendorong Kejaksaan Agung untuk menarik kembali uang yang sudah keluar dan digunakan para tersangka serta pihak lain.
Selain itu, jumlah tersangka yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung sebanyak enam orang dinilai belum sempurna karena kejahatan yang menelan kerugian triliunan rupiah pasti melibatkan banyak pihak.
Panja pun akan memanggil pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi memperkuat pendalaman aliran korupsi Jiwasraya.
"Penelusuran hasil kejahatan ini yang ingin kami tarik kembali dan dikelola negara untuk membayar hak nasabah. Bahwa ada kebijakan pemerintah akan ada talangan, hal itu bukan urusan kami," ujar Herman.
Panja juga akan kembali memanggil JAM-Pidsus yang kemarin diwakili pelaksana harian Ali Mukartono.
"Rapat tadi baru kita menggali di permukaan saja, belum sampai mendetail. Panja berencana mengatur jadwal untuk minggu depan akan memanggil lagi JAM-Pidsus karena tadi JAM-Pidsus baru tiga hari menjabat pelaksana harian," ujar Herman.
Sementara itu, Ali Mukartono mengatakan telah menerangkan kepada panja mengenai proses penyidikan. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk menjerat siapa pun menjadi tersangka apabila bukti telah mencukupi.

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Ali Mukartono.
"Ini belum selesai karena kami juga masih jalan. Jadi, kalau kita melaporkan keseluruhan, ya nanti di persidangan. Nah ini sebatas pada tahapan penyidikan sampai hari kemarin," tukas Ali. (Cah/X-8)
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PT Asuransi Jiwa IFG menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah pengelolaan polis hasil restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya melalui pembayaran klaim dan manfaat asuransi.
OJK mengatakan proses likuidasi PT Asuransi Jiwasraya berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh polis telah berhasil direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life.
Tessa mengatakan, laporan itu masih pada tahap penelaahan. Hingga kini, masalah yang diadukan itu belum naik ke tahap penyelidikan, maupun penyidikan.
Temuan BPKP mengungkap terdapat kerugian sebesar Rp 204,3 miliar dan hasil investigasi terdapat fraud Rp 257 miliar.
KPK diharap tidak mengabaikan aduan tersebut. Penindakan dinilai bentuk dari pembersihan perilaku rasuah di Indonesia.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved